Banyuwangi, Bhirawa
Lima puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi periode 2014-2019 resmi dilantik dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi di gedung dewan setempat, Kamis (21/8). Dari jumlah itu, 19 orang anggota dewan periode sebelumnya, terpilih kembali menjadi wakil rakyat. Adapun sisanya merupakan wajah-wajah baru. “Anggota dewan yang baru dilantik ini memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat,” kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas disela-sela pelantikan, Kamis (21/8).
Bupati Anas mengakui masih ada disparitas pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Kepada lima puluh anggota dewan, Anas mengatakan pekerjaan rumah yang menghadang terdiri atas penyediaan lapangan kerja, layanan pendidikan dan kesehatan. Ia berharap, eksekutif dan anggota dewan periode 2014-2019, ini bisa bekerja sama dan saling sinergi membangun Banyuwangi menyelesaikan pekerjaan rumah.
Ke depan, Bupati Anas akan menggenjot pertumbuhan sektor usaha jasa, industri, perdagangan dan hotel untuk membuka kesempatan kerja lebih luas. Upaya ini sejalan dengan pengembangan tempat-tempat tujuan wisata di Kabupaten Banyuwangi. Sebab, sektor pertanian sedikit menyerap tenaga kerja kendati berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 2013.
Anas meminta legislatif ikut memikirkan dan mencari solusi terkait tiga persoalan tersebut. “Pertanian menyumbang 43 persen dari PDRB senilai Rp 35 triliun, tapi sumbangan lapangan kerjanya hanya 4 persen. Nah, saya ingin fokus menggenjot sektor jasa, perdagangan dan hotel menyesuaikan pengembangan pariwisata. Karena sektor-sektor ini yang bisa menyerap banyak lapangan kerja, saat ini baru menyerap 11 persen lapangan kerja,” kata Anas.
Diwarnai Demo
Sementara itu, sebanyak 50 anggota DPRD Jombang Periode 2014-2019, Kamis (21/8) diambil sumpahnya oleh Ketua PN setempat. Pelantikan yang digelar di dalam gedung DPRD diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan warga yang mengatasnamakan Gertak.
Puluhan pengunjuk rasa ini menuntut pembatalan pelantikan salah satu anggota dewan terpilih, Dora Maharani. Caleg dari PDIP dapil 1 Jombang – Peterongan ini, kini sedang berurusan dengan polisi atas tuduhan pemalsuan ijasah yang digunakan saat pencalegkan. “Batalkan pelantikan, tegakkan hukum,” teriak salah satu pengunjukrasa dalam orasinya.
Namun meski berteriak-teriak, para pengunjuk rasa ini tidak bisa mendekat ke gedung DPRD setempat. Pasalnya aparat kepolisian telah menghadang puluhan massa tersebut di perempatan tugu kota Jombang sekitar 100 meter dari lokasi pelantikan. Tidak kurang sebanyak 575 personel diterjunkan untuk pengamanan. Mereka bersiaga di beberapa titik lokasi diantaranya DPRD, KPU dan pendopo kabupaten.
Dikonfirmasi mengenai kasus tersebut Dora Maharani menolak memberikan tanggapan menurutnya kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan ia melimpahkan seluruh prosesnya ke pengacaranya. ” Kita serahkan dan hormati proses hokum, “ujarnya ditemui usai pelantikan.
Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yosep Gunawan dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya saat ini tengah menangani kasus dugaan ijazah palsu oleh caleg PDIP terpilih atas nama Dora Maharani. Menurut Kapolres meski saat ini Dora sudah dilantik menjadi anggota dprd proses hukum terhadap yang bersangkutan akan tetap dilanjutkan. “Proses hokum tetap berjalan, walaupun yang bersangkutan telah dilantik menjadi anggota dewan,”jawabnya mengatakan.
Sementara itu dalam proses pelantikan kemarin, berjalan lancar dari 50 anggota dewan terpilih 19 di antaranya adalah anggota dewan lama. Sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak, salah satu anggota PDIP, oko Triyono ditunjuk menjadi Ketua DPRD sementara bersama masud Zuraimi dari PKB.
Dua Elemen Mahasiswa
Sementara itu, pada momen pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Sumenep periode 2014-2019 di Pendopo Agung setempat, dua elemen mahasiswa melakukan unjuk rasa di pintu masuk menuju Pendopo Agung. Dua elemen mahasiswa itu diantaranya puluhan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep dan Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM’S).
Selain berorasi, mereka membawa sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan “PMII mengutuk anggota dewan tak beres”, ” Segera bentuk perda migas, perda garam”, “DPRD jangan jadi maling uang rakyat”, dan “Tuntaskan 8 raperda”.
Ketua PC PMII Sumenep, Imam Syafi’i mengatakan, anggota dewan yang baru dilantik ini harus benar-benar menjadi wakil rakyat yang bisa mengemban amanat rakyat, sebab selama periode yang lama, kinerjanya kurang maksimal, sehingga 8 raperda yang sudah masuk pada prolegda 2014 tidak terselesaikan.
“Masak satu periode anggota dewan hanya bisa menghasilkan 70 perda, 40 peraturan DPRD, 100 keputusan DPRD. Sementara, masih ada raperda yang sebenarnya fital tapi tidak terselesaikan,” kata Imam Syafi’i, Kamis (21/8).
Menurutnya, bagi anggota yang baru dikukuhkan ini diharapkan lebih berani mengambil kebijakan yang orentasinya pada kepentingan publik. Sebab, rakyat Sumenep sudah lama menunggu janji wakil rakyat yang selama ini hanya tinggal janji. “Wakil rakyat yang baru dilantik ini, jangan melempem, harus berani dan berkinerja lebih baik dari periode sebelumnya, rakyat menunggu realisasi janji politiknya saat kampanye,” ungkapnya. [mb5,rur,sul]
Keterangan Foto : Puluhan Massa yang mengatasnamakan gertak berunjuk rasa menuntut pembatalan pelantikan salah satu anggota DPRD, Dora maharani yang kini tersandung kasus Ijazah palsu. [rur/bhirawa]
