foto ilustrasi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi. Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai, atau pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill. Begitupun, angka pengangguran masih relatif tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja juga masih rendah, (Kompas, 9/6/2021).
Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing, bisa disebabkan oleh beberapa indikator, diantaranya bisa saja karena ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan disrupsi sekarang ini. Untuk itu, diperlukan adanya kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai fondasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing. Selebihnya, guna mewujudkan tenaga kerja yang handal tersebutpun, tentu saja Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, swasta, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan harus terlibat aktif bersama pemerintah pusat.
Seiring dengan berjalannya waktu, persoalan ketenagakerjaan tersebutpun semakin mengemuka dan sangat perlu menjadi suatu perhatian serius bagi pemerintah untuk dicari dan diupayakan jalan keluarnya. Tantangan nyata ketenagakerjaan adalah mempersiapkan SDM unggul yang mampu menghadapi isu teknologi digital, seperti big data, artificial intelligent, dan internet of things. Melihat situasi ketenagakerjaan yang demikian, menjadi logis adanya jika berbagai afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut. Tujuannya agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan di era persaingan global yang ketat ini.
Mohammad Yusuf
Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang
