Target 2020 PKL Alun alun Bondowoso Direlokasi ke Jembatan Ki Ronggo

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat SE MSi saat memberikan keterangan pada sejumlah wartawan tentang Rencana relokasi PKL ke Jembatan Ki Ronggo. (Samsul Tahar/Bhirawa)

Bondowoso, Bhirawa
Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat SE MSi menyebut bahwa pemerintah daerah akan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Jembatan Ki Ronggo pada Januari 2020. Ini dilakukan setelah pihaknya melakukan musyawarah dengan sejumlah pihak.
“Januari 2020, kita sudah start untuk bangun ini (Red: Alun-alun). Ya, itu musyawarah, perjanjiannya mereka tidak boleh pagi hari, perjanjiannya mereka harus buka malam. Nah ini, pagi hari mereka buka, kita toleran lah tapi nanti akan kita tata di Jembatan Ki ronggo, Januari harus sudah kita pindah,” katanya usai mengujungi pembukaan Bazar Ramadan, dan Wisata Kuliner 2019 kemarin.
Ia menjelaskan untuk sementara PKL berjualan di Alun-alun. Namun lambat laun akan digeser ke Jembatan Ki Ronggo yang diproyeksikan sejak awal sebagai Wisata Kuliner. Adapun Alun-alun Ki Bagus Asra ke depannya tidak boleh ada kegiatan PKL. Karena, kata Wabup Irwan, kegiatan tersebut ke depannya akan tersentralistik.
“Ya nanti akan kita benahi. Untuk sementara PKL sesuai perjanjian bulan Januari harus sudah bersih. Kita geser kesana nanti lambat laun, setelah kita bangun alun-alun. Dan alun-alun ini sudah tidak boleh ada kegiatan-kegaiatan semacam ini karena tersentralistik ini, ada tempat khusus termasuk bursa mobil. Ini adalah RTH untuk keluarga,” sambungnya.
Untuk informasi, sejak 2017 lalu upaya Pemerintah Daerah untuk memindahkan PKL ke Jembatan Ki Ronggo terus menuai penolakan. Alasannya, lokasi yang baru di Jembatan Ki Ronggo dinilai merupakan lokasi yang rawan longsor. Di samping itu, tempat tersebut dinilai kurang strategis untuk berjualan, belum lagi jumlah kios yang disediakan tidak memadai untuk menampung seluruh PKL.
Beberapa kali sempat dilakukan dialog oleh Paguyuban PKL Alun-alun, baik dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, hingga ke pihak legislatif. Bahkan, sejumlah pihak juga turut membantu menyuarakan penolakan PKL. Namun demikian hingga saat ini relokasi belum juga terealisasi karena gelombang penolakan yang tinggi. [Har]

Tags: