Foto Ilustrasi
Gresik, Bhirawa
Pelaksanaan Program E-Parkir yang molor menjadi salah satu penyebab, target pendapatan menjadi tidak maksimal. Kondisi menunjukan kinerja yang lemah sehingga perlu perhatian serius.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Gresik, Sholahuddin SH, realisasi penerimaan retribusi seharusnya sudah diatas 50%. Sebab, tahun anggaran 2018 akan berakhir empat bulan lagi. Sehingga pemerintah dinilai gagal dalam menghitung potensi penerimaan retribusi jika realisasinya tidak sampai 20%.
Penerimaan retribusi parkir tahun 2018 ditarget Rp5 miliar, namun hingga kini realisasinya benar-benar tak maksimal. Masih sekitar Rp900 ratus jutaan, tidak sampai 20% sampai Bulan Agustus kemarin.
”Kami prihatin dengan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub), maka harus segera ada perubahan kalau tidak maka target pendapatan parkir akan lepas. Sebagai upaya, nanti komisi akan minta laporan di tiap bulan perolehan parkir,” ujarnya.
Padahal potensi penerimaan retribusi, banyak titik dan target bisa terlampaui. Kalau kinerja asal-asal maka jadi seperti ini. Kondisi ini pasti akan mempengaruhi neraca keuangan daerah. Sebab Dishub, salah satu andalan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ditambahkan Sholahuddin, dalam rapat evaluasi kemarin akhirnya DPRD bersama Dishub sepakat menurunkan target penerimaan retribusi parkir tepi jalan. Dari Rp5 miliar menjadi Rp1,8 miliar. Atas permintaan Dishub, kalau terget ini nanti tidak tercapai berarti bocor. [kim]
