Tarif Tol Belum Turun, Gubernur Sesalkan Kebijakan Pemerintah

DPRD Jatim, Bhirawa
Belum adanya jawaban dari Presiden RI, Joko Widodo terkait desakan penurunan tarif sejumlah ruas tol di Jatim menghadapi arus mudik sangat disesalkan Gubernur Jatim Dr Soekarwo. Padahal penurunan tarif tol ini sebagai solusi untuk mengsntisipasi terjadinya krisis ekonomi yang kini melanda Indonesia.
“Tidak main-main saya sudah mengirim surat ke presiden. Padahal seharusnya ke Kementrian PU, dalam penurunan tarif sejumlah ruas tol di Jatim dianggap sangat mahal. Tapi hingga kini belum ada jawaban,”tegas Pakde Karwo panggilan akrab Gubernur Jatim, Rabu (30/5).
Dimana dalam surat tersebut, pihaknya minta agar untuk jadwal BOT diperpanjang sehingga tarifnya agak murah. Mengingat untuk menurunkan tingkat inflasi dsn krisis ekonomi selain SDM dan kesehatan juga infrastruktur. Mengingat masyarakat akan berpikir ulang kalau mau berjalan di tol karena tarifnya sangat mencekik leher ini.
“Masyarakat akan berpikir daripada uang digunakan untuk konsumtif lebih baik produktif. Tak heran sejumlah ruas tol sangat sepi dan ini tentunya sangat merugikan pengelola jalan tol. Sementara dibawah sangat ranai. Dan ini tidsk dapat mendongkrak perekonomian di masyarakat,” tambah mantan Sekdaprov Jatim ini.
Sedang untuk Sumber Daya Manusia (SDM) memang harus ditingkatkan. Mengingat untuk menyelesaikan krisis harus dari diri sendiri, tidsk dari negara lain. Dimana SDM yang ada bisa punya inovatif dan daya saing tinggi.
Sementara kalau kesehatan, dimana masyarakat yang ada harus sehat supaya dapat memiliki daya saing tinggi. “Yang pasti ada tiga hal yang mspu mengatasi krisis ekonomi, yaitu SDM, Keseharan dan infrastruktur. Khusus infrastruktur kalau bisa BOT diundur antara 30 sampa35 tahun,” tegasnya.
Terpisah Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto mendukung penuh gagasan Gubernur Jatim terkait antisipasi terjadinya krisis ekonomi. Dan yang terpenting terkait dengan infrastruktur yaitu tarif tol yang hingga kini tak kunjung turun. “Kami sudah menanyakan dan mendesak kementrian PU agar meninjau kembali BOT atau dipepanjang. Tapi mengapa hingga kini belum ada jasabannys,” ungkap politikus dari PKS ini. [cty]