Bupati Bojonegoro Suyoto (tengah) saat memaparkan inovasi birokrasi yang dilakukan Pemkab Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Suyoto dalam Sarasehan Mata Rakyat Mitra Birokrat (1-Bersambung)
Kota Surabaya, Bhirawa
Kemudahan perizinan menjadi inovasi birokrasi yang ditawarkan Kabupaten Bojonegoro untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya. Bupati Bojonegoro Suyoto menyebut kemudahan perizinan akan menjadi tulang punggung baru ekonomi Bojonegoro untuk menarik investasi yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi wilayahnya.
Dalam paparannya di sarasehan Mata Rakyat Mitra Birokrat yang digelar dalam rangka HUT Bhirawa ke-48 di Hotel Mercure Grand Mirama, Kamis (6/10), pria yang akrab disapa Kang Yoto ini membeberkan strategi menarik investasi di wilayahnya. Yakni dengan memberikan kemudahan perizinan bagi para investor.
“Dulu setiap ada investor masuk, kita tanya izin apa yang sudah dimiliki. Tapi sekarang saya ubah, setiap ada investor langsung saya tanya izin apa yang bisa saya siapkan, ” beber Kang Yoto dalam forum yang dipandu Suko Widodo tersebut.
Masih terkait investasi, selain mempermudah izin, Pemkab Bojonegoro juga menerapkan keringanan kewajiban untuk para investor, terutama kewajiban pembayaran retribusi maupun pajak kepada investor.
“Selama enam tahun tidak ada kewajiban membayar apa-apa untuk pengusaha. Dengan tawaran seperti ini arus investasi membanjiri Bojonegoro, ” ujar politisi PAN ini.
Kebijakan ini menurutnya sudah dilaksanakan dengan mengeluarkan Perbup Insentif Investasi dan Kemudahan Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur tentang pemberian insentif investasi berupa pengurangan pajak daerah,pelayanan perizinan yang cepat,pemantapan infrastruktur di wilayah-wilayah industri dan inovasi Upah Umum Perdesaan (UUP).
Menurut Suyoto, penarikan investasi besar-besaran ke Bojonegoro diperlukan untuk pengelolaan sumber daya ekonomi yang cukup besar di tanah Bojonegoro. Setidaknya, lanjut Kang Yoto, Bojonegoro mempunyai dua sumber daya ekonomi yang bisa dikelola untuk kesejahteraan yaitu sumber daya migas serta pertanian.
Selain membantu kemudahan perizinan dan kewajiban pembayaran, Kang Yoto juga memanjakan para investor dengan memperbaiki infrastruktur berupa akses jalan
yang diperbaiki hingga ke pelosok daerah di Bojonegoro. Selain itu infrastruktur berupa IT juga disediakan Pemkab Bojonegoro.
“Perbaikan infrastruktur ini banyak menarik minat investor. Karena kemudahan akses jalan itu banyak mengurangi dan meringankan biaya produksi. Kita juga memberikan fasilitas di bidang IT. Di Bojonegoro ini sudah ada 45 aplikasi IT yang terpasang. Dan semuanya itu membantu bagi para investor untuk menunjang bisnisnya, ” urai Kang Yoto.
Ditambahkan Suyoto, pemerintah daerah juga harus bisa mengelola berapapun anggaran yang dimiliki. Karena yang dipahami masyarakat adalah fakta yang ia rasakan lewat program pemerintah daerah.
“Karena yang diketahui rakyat itu adalah fakta yang ia rasakan. Rakyat tidak lagi butuh angka-angka. Hal ini berbeda dengan pemerintah, yang hanya melihat kondisi rakyat itu berdasarkan angka-angka, ” jelasnya.
Pemerintah daerah, kata Kang Yoto juga harus mampu merangkul seluruh potensi masyarakatnya. Salah satu caranya bisa dengan memanfaatkan berbagai komunitas yang ada di masyarakat. Dari komunitas-komunitas itulah akan muncul berbagai informasi dan pemikiran masyarakat.
“Pemerintah daerah harus bisa menyinergikan seluruh potensi masyarakatnya. Termasuk di antaranya dengan merangkul berbagai komunitas yang ada,” tegas Kang Yoto.
Prinsip pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dan investor juga menjadi modal penting. Sehingga posisi antara pemerintah dengan rakyat maupun investor tidak lagi dalam format atasan bawahan, melainkan harus bersinergi.
“Dan yang terpenting juga adalah leadership, kepemimpinan harus kuat. Memiliki dukungan dari masyarakat serta memiliki kekuatan keluar, ” tandas Kang Yoto. [Karyadi]
