Tarik Ulur Warnai Pengalokasian Anggaran Pilgub Jatim 2018

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD jatim, Bhirawa
Munculnya angka Rp 1,6 triliun untuk anggaran Pilgub Jatim 2018 ternyata masih menjadi tarik ulur. Pasalnya, hingga kini belum ada rincian yang jelas dari KPU Jatim terkait penggunaannya. Kabarnya dana sebesar itu belum termasuk dana untuk keamanan.
Ketua komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo mengaku hingga saat ini KPU Jatim belum menyerahkan draft dan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2018 mendatang. Yang muncul hanya perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 1,6 triliun untuk dua putaran. Namun demikian perkiraan dana tersebut dapat turun asalkan ada pembagian yang jelas  dengan kabupaten/kota yang pada 2018 juga melaksanakan Pilkada.
“Karenanya kami akan mengundang anggota Komisi A se-Indonesia, Kejaksaan, Kepolisian, KPU RI dan Bawaslu RI, serta para akademisi dalam forum sinergitas terkait  dengan anggaran Pilkada. Termasuk kehadiran KPU RI di sini sangat penting, mengingat harus ada aturan yang jelas yang bisa membuka peluang adanya pembagian dana Pilkada antara kab/kota dengan provinsi, sehingga nantinya akan meringankan anggaran untuk Pilgub, khususnya Pilgub Jatim,”tegas politisi asal Partai Golkar, Rabu (27/1).
Menurut Fredy, kehadiran kejaksaan dan kepolisian sangat dibutuhkan karena instansi tersebut yang memiliki distorsi soal hukum. “Apakah pembagian pembiayaan diperbolehkan secara hukum? Karenanya kami akan minta masukan dari dua aparat penegak hukum ini. Jangan sampai kita sudah melangkah, kemudian disalahkan karena hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku,”tegasnya.
Seperti diketahui Gubernur Jatim Soekarwo berubah sikap terkait alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 sebesar Rp1,6 triliun. Dia menganggap anggaran tersebut terlalu besar sehingga harus dievaluasi.
“Sampai saat ini KPU Jatim belum merinci semua kebutuhan penyelenggaraan Pilgub. Memang sudah disampaikan Rp 1,6 triliun. Tetapi, itu hanya oral (pembicaraan). Tidak ada kalkulasi secara detil, berapa semua kebutuhan itu,” kata Pakde Karwo, panggilan karibnya.
Pakde Karwo menyatakan, selain terlalu mahal baginya alokasi anggaran Rp 1,6 triliun juga akan memberatkan keuangan APBD Provinsi Jatim 2016. Pasalnya, kekuatan anggaran pada APBD 2016 tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp 22,3 triliun. “Bagi hasil pajak kita tahun ini turun sehingga postur anggaran juga dirampingkan,”akunya.
Belum lagi, kondisi ekonomi yang juga belum stabil. Karena itu, berat rasanya bila APBD harus menyiapkan anggaran sebesar itu.  Pakde Karwo mengakui bahwa harga kebutuhan memang naik setiap tahun. Namun, kalkulasi Rp 1,6 triliun dianggap terlalu tinggi. Pasalnya, pada penyelenggaraan Pilgub 2013 lalu hanya sebesar Rp 900 miliar. [cty]

Tags: