Formulasi Sistem Pemilu Paralel atau Mixed Member Majoritharian (MMM) bisa menjadi alternatif untuk menggantikan sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.
Dari hasil penelitian itu, saya mencoba mengusulkan Sistem Pemilu Paralel, yakni saya berhasil menemukan 12 persen untuk dapil yang majoterial sedangkan 88 persen proporsional. Konsep yang saya bangun ini saya berharap secara akademik bisa meningkatkan kualitas Pemilu.
Sistem Pemilu Paralel tersebut bisa meningkatkan kualitas Pemilu sehingga politik uang akan berkurang dan biaya penyelenggaraan Pemilu turun 60 persen dari anggaran saat ini.
Tujuan Sistem Paralel ini disamping dalam rangka pembangunan demokrasi juga bisa menghentikan ‘money politic’. Di mana dengan sistem ini maka partai politik akan berkampanye, tidak seperti sekarang calonnya berkampanye masing-masing.
Ini usulan akademik dan saya berharap, ide ini bisa ditangkap oleh pemerintah dan DPR dalam rangka memperbaiki sistem Pemilu di Indonesia serta bisa diterapkan pada Pemilu 2024.
Bahwa meskipun rezim pemerintahan berganti seiring perubahan elite politik yang terjadi melalui Pemilu namun relasi yang kompleks antara presiden dan DPR terus berulang. Setelah melakukan penelitian dua periode pemerintahan SBY, dengan sistem pemilu proporsional, seperti kita ketahui bahwa sistem proporsional terbuka telah membawa dampak terutama partai politik jadi tidak konsen terhadap organisasinya. Kedua, terbukti bahwa inilah ladang politik uang. Kalau ini diteruskan, Indonesia akan mengarah kepada keterpurukan mental dari bangsa Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya, sistem pemilu proporsional terbuka yang selama ini dipakai diduga sebagai faktor utama dari kompleksitas relasi antara Presiden dengan DPR, terutama dalam persetujuan kebijakan.
Kondisi ini, tampak jelas terjadi pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam hasil penelitian disertasi ini, Gunawan menemukan empat hal penting pertama diantara pemilu 1999-2014, bisa dikatakan sistem pemilu 2009 yang paling tidak proporsional.
Gunawan Suswantoro
Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
