Foto Ilustrasi
Jember, Bhirawa
Tingginya angka kasus stunting . menjadi perhatian serius Pemkab Jember . Berdasarkan data, sekitar 17 ribu balita di Jember yang terdeteksi menderita stunting (pertumbuhan terhambat karena kurang asupan gizi dalam waktu lama.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggerakkan emak-emak yang tergabung dalam Satuan Gerak PKK. Mereka diberi bekal pengetahuan untuk mengatasi masalah ini.
Selain diikuti pengurus TP PKK kabupaten dan kecamatan, kegiatan ini diikuti camat dan sejumlah aparatur dari dinas terkait.”Gerakan ini diharapkan mampu menekan angka kematian ibu dan anak, mengurangi kasus stunting melalui kegiatan posyandu dan dasa wisma,” ujar Bupati Jember dr.Faida MMR.
Setelah mendapat bekal, mereka diterjunkan ke posyandu-posyandu untuk melihat kondisi Posyandu dan Dasa Wisma. “Jangan sampai posyandu tidak aktif. Jangan sampai dasa wisma tidak aktif,” kata Bupati.
Karena menurut Faida, posyandu dan Dasa Wisma menjadi organ untuk menyukseskan gerakan keluarga dan masyarakat hidup sehat. Salah satunya untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Jember.
Bupati mengaku, selama ini banyak orang menganggap stunting itu merupakan hal yang biasa dan bukan program. Padahal, menurutnya, terjadinya balita stunting karena menghadapi masalah gizi dan masalah kesehatan lingkungan. “Orang tidak menyadari itu,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Bupati berharap kesuksesan emak-emak dalam mengatasi masalah stunting. “Temukan balita stunting, kemudian deteksi keperluan-keperluan penyelesaian masalah, termasuk kondisi keluarga dan lingkungannya, karena masalah stunting bukan masalah gizi saja,” ujar bupati.
Selain itu, dalam penanganan kasus stunting di Jember, Bupati Faida telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub)sebagai payung hukum.”Peraturan bupati itu mencakup dukungan APBD untuk asuransi kesehatan bagi keluarga miskin yang memiliki balita stunting. Seluruh keluarga yang mempunyai balita stunting di-cover (didukung, red) oleh asuransi kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember,” terang bupati.
Selain itu, ada upaya peningkatan akses terhadap air bersih bagi keluarga miskin, bahkan untuk mereka yang berada di pelosok. Program yang dijalankan yaitu satu rumah satu saluran PDAM, serta MCK sehat yang semuanya dibiayai APBD.”Untuk itu, MCK-MCK untuk keluarga maupun komunal kita tingkatkan, supaya masing-masing bisa menghentikan BAB sembarangan,” pungkasanya.(efi)
