Tekan Kelangkaan BBM, Tambah Enam APMS

Sumenep, Bhirawa
Berdasarkan informasi yang diterima Pemkab Sumenep dari Pertamina, sudah ada enam pengusaha yang mengurus izin operasional pengelolaan Agen Premium, Minyak dan Solar (APMS) di sejumlah kecamatan/kepulauan. Hal itu menyusul belakangan ini sering terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh Hanafi mengatakan, belakangan ini ada enam ijin APMS yang sudah proses. Keenam ijin pengelolaan APMS itu semuanya berada di kepulauan, di antaranya di Kangean 1 APMS, Sapeken 2 APMS, Masalembu, Raas dan Sepudi, masing-masing 1 APMS. “Jadi semuanya ada 6 APMS baru yang masih proses pengurusan ijin disejumlah kepulauan Sumenep,” kata Moh Hanafi, Minggu (25/5).
Dia memaparkan, untuk proses ijin lokal tidak akan terlalu lama, jika memang para pengusaha tersebut sudah mengurusnya. Namun, meski surat ijin operasi itu sudah terbit, pemilik ijin itu belum tentu langsung bisa membangun dan mengoperasikan APMS itu karena berkaitan dengan modal yang dimilikinya.
“Kalau soal pengurusan ijin itu prosesnya cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau soal operasinya ya tergantung modal yang dimilikinya, karena membutuhkan modal relatif banyak yakni sekitar Rp 1-2 milyar,” ungkap Hanafi.
Kendati demikian, lanjutnya, pengusaha yang sudah mengurus ijin APMS itu dipastikan sudah menyediakan modal yang cukup sehingga setelah mengantongi ijin langsung mendirikan APMS dan bisa beroperasi sesuai harapan masyarakat setempat. “Kalau sudah ada modal pasti langsung membangun APMS. Karena kami yakin mereka sudah menyediakan modal yang cukup,” terangnya.
Hingga saat ini, katanya, di 9 kecamatan/kepulauan di Sumenep baru ada dua APMS yakni di Masalembu dan Kangean, masing-masing satu APMS. Sedangkan di kepulauan lainnya masih belum ada sehingga suplai BBM ke sejumlah kecamatan/kepulauan itu dilakukan oleh para pengecer biasa (perorangan). “Kalau sudah ada APMS di masing-masing kecamatan insaallah kelangkaan BBM bisa ditekan,” imbuhnya.
Selama beberapa tahun terahir ini, kelangkaan BBM dikepulauan sering terjadi dan kelangkaan BBM itu dipastikan menghambat proses perkembangan perekonomian warga kepulauan. Sebab, mayoritas pekerjaan mereka berada di sektor laut yakni menjadi nelayan yang notabene membutuhkan BBM.
“Sudah berbagai upaya yang kami lakukan untuk menekan kelangkaan BBM ini, tapi masih saja ada kendala, suplai yang lambat lah, ada dugaan penimbunan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan masih banyak kendala lain,” ungkapnya.
Dia berharap, dengan terbitnya ijin operasi 6 APMS ini, suplai BBM ke Kepulauan bisa lancar dan maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat kepulauan. Karena jika sudah ada APMS ditiap kepulauan, suplai BBM langsung dari pertamina ke APMS tersebut. “Kami berharap, dengan adanya tambahan APMS ini bisa menekan terjadinya kelangkaan BBM dikepulauan,” harapnya. [sul]