Tekan Kemiskinan di Madura, Masyarakat Harus Berani Ubah Kultur

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Tingginya angka kemiskinan di wilayah Madura tak lepas dari tradisi masyarakatnya. Di mana peran pondok pesantren dalam kehidupan masyarakat di Dapil XI ini masih melekat. Sehingga sulit bagi masyarakat di sana untuk berkembang secara mandiri.
Wakil Ketua DPRD Jatim HM Iskandar menegaskan sebenarnya masyarakat Madura itu ulet, pekerja keras dan mandiri. Namun hal itu diketahui saat mereka keluar dari Madura. Sebaliknya, jika dia tetap berada di Madura, maka yang terjadi kegigihan dan keuletan mereka hampir tak terlihat.
“Kita lihat sendiri banyak orang Madura sukses di daerah lain, baik sebagai pejabat atau pengusaha. Namun hal itu hanya sebatas jika mereka hidup dan keluar dari Madura. Sebaliknya, jika mereka tetap berada di Madura, maka justru kemiskinan yang banyak terjadi,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini, Rabu (26/4).
Untuk itu, kultur yang ada perlu sedikit diperbaiki. Jika tidak, maka dipastikan jumlah kemiskinan di Madura semakin tinggi. Dan ini tampak dari hasil laporan Bappenas, dimana indeks ratio gini di Jatim masih tinggi dibanding rata-rata nasional. Adapun wilayah yang indeks rational gininya tertinggi ada di Pulau Madura dan Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya  ada dua penyebab kemiskinan yang membutuhkan upaya penyelesaian berbeda. Kemiskinan yang diakibatkan kebijakan pemerintah bisa diselesaikan melalui perbaikan sistem. Sedangkan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultur harus diselesaikan dengan melibatkan masyarakat setempat.
Terpisah Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar mengaku semua cara sudah dilakukan lewat bantuan dana dari APBD Jatim untuk menekan angka kemiskinan di Madura. Tapi saat ini hasilnya tidak terjadi secara signifikan. Mulai dari dibukanya Balai Latihan Kerja (BLK) hingga didirikannya SMK. Namun hal itu tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan SDM di Madura.
“Karena itu yang mendesak untuk menekan angka kemiskinan di Madura adalah posisi leadhership. Di antaranya seorang kepala daerah harus memiliki visi dan misi membangun wilayahnya. Dengan begitu diharapkan Madura bisa terangkat. Dan ini tidak saja pekerjaan pemerintah, tapi partai politik juga memiliki beban dalam menjadikan kadernya yang duduk sebagai kepala daerah untuk memiliki integritas dan dedikasi tinggi,”papar pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim.
Ditambahkannya, selama ini APBD Jatim yang diperbantukan untuk kemajuan wilayah Madura sangat besar. Namun karena kultur tetap tidak berubah, maka secara otomatis wilayah tersebut masih menempatkan dirinya sebagai wilayah miskin di Indonesia. [cty]

Tags: