Foto: ilustrasi
Lamongan, Bhirawa
Pembahasan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Lamongan 2020 yang dilakukan wakil rakyat pada, Senin (4/11) mendapat kritikan dari politisi asal Demokrat.
Khoirul Huda mengkritisi RAPBD Kabupaten Lamongan tahun 2020,Ia menemukan beberapa kejanggalan dalam pos RAPBD kota soto tersebut.
“Ada ketimpangan pada usulan anggaran tersebut. Tentu hal ini perlu diluruskan,” kata Khoirul Huda kepada Bhirawa. Dalam temuannya, sda alokasi dana yang tidak seimbang diantara dinas. Seperti dana untuk poros desa dengan nominal begitu tinggi.
“Hal itu berarti tidak mempertimbangkan adanya dana desa (DD) yang bisa dioptimalkan dan tidak harus menggunakan dana APBD,” ungkapnya.
Huda membeberkan pada halaman 3.1 menurut kacamatanya, diduga ada kesalahan penjumlahan jumlahnya cukup fantastis. Untuk itu Huda meminta para wakil rakyat agar memelototi dengan seksama RAPBD tersebut.
“Dewan mempunyai kewajiban dan saya minta para wakil rakyat memelototi RAPBD,” tandas Huda. Mestinya, kata Huda, RAPBD dibahas lebih fokus untuk kebutuhan rakyat. Ia menilai banyak RAPBD yang belum menyentuh kepada rakyat.
“Jangan dibangunkan saat masyarakat tidak membutuhkan,” ungkapnya. Alokasi RAPBD yang tidak ideal juga muncul untuk dinas – dinas tertentu.
“Jangan kemudian memberikan porsi dana salah satu dinas saja. Intinya jangan ada kepentingan politik,” tandasnya. Jadi, lanjut Huda, alokasi anggaran jangan semata – mata karena kepentingan politik. Selama ini pembahasan anggarannya selalu mulus – mulus saja.
Untuk itu, Huda mengajak lapisan masyarakat yang perduli untuk selalu mengontrol RAPBD sampai nanti sah menjadi APBD.Tak cukup disitu dalam pelaksaanya pun harus tetap di kontrol.
“Kalau sementara ini kontrol diluar dewan sangat minim,” katanya. Makanya 2020 besok harus dimulai mengedepankan keterbukaan dalam rangka membahas anggaran.Orang dewan sekarang ini kan sebagian ada orang baru dan harus punya semangat baru.
Atas temuan pada RAPBD tersebut, Huda memastikan akan segera menemui ketua dewan, dengan membawa bukti – bukti yang ada. Khoirul Huda mensinyalir, dana pada RAPBD direncanakan untuk kepentingan politik.
Pihaknya sebagai lembaga resmi tentu akan mengikuti pembuktian pelaksanaan di lapangan nanti. “Kalau tidak sesuai, maka akan ada eksekusi setelah menempuh prosedur,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar Ketua DPRD, Abdul Ghofur untuk memfungsikan lembaganya di masing – masing anggota dewan. Sementara itu hingga berita ini di tulis Ketua DPRD Lamongan H. Abdul Ghofur belum bisa memberikan keterangan saat di konfirmasi melalui selulernya. [aha]
