Temukan Pemalsuan Berkas, Status Penerimaan Siswa Akan Dicabut

Mayoritas orang tua siswa yang mendatangi panitia PPDB tatap muka di SMAN 1 Kota Batu membutuhkan media konsultasi.

Dindik Jatim, Bhirawa
Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim akan bersikap tegas melakukan pembatalan status siswa baru jenjang SMA/SMK negeri apabila ditemukan pemalsuan berkas pada surat keterangan domisili (SKD) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020.
Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdie mengatakan cek keaslian berkas secara manual akan dilakukan saat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) disekolah dibuka. Berkas yang meliputi data diri, KK dan surat domisili termasuk juga surat keterangan tidak mampu akan diverifikasi ulang oleh tim PPDB sekolah.
“Apa betul usianya minimal sudah satu tahun atau belum. Apakah menggunakan kop kelurahan atau tidak. Ini akan di cek dengan KK dan data diri lainnya. Jika ditemukan kecurangan siswa akan kami batalkan penerimaanya. Dan ini sudah resiko, orangtua juga sudah membuat pernyataan. Jangankan domisili, KK juga ditemukan pemalsuan dua tahun lalu dan kita keluarkan (siswa nya),” tegas dia kepada Bhirawa, Rabu (24/6).
Karenanya Alfian meminta agar masyarakat tak perlu khawatir jika ditemukan pemalsuan berkas. Pihaknya juga menjamin bagi siswa yang telah dibatalkan status penerimanya, akan dibantu untuk mencari sekolah yang terdekat dengan rumahnya.
“Kami paham ada celah-celah yang dilakukan oleh oknum. Dan kita perbaiki setiap tahun. Saat warga punya KK dan punya domisili, misal KK di Sidoarjo tapi punya domisili di Tambak Sari. Selepas dia mendaftar ke SMAN 2 Surabaya, atau SMAN 5 Surabaya, tetap kita beri kesempatan melampirkan surat domisili,” terang dia.
Diakui Alfian, seandainya tidak ada Covid-19, pihaknya akan menerjunkan tim untuk masyarakat yang tidak mampu dan surat keterangan domisili untuk melihat kebenaran berkas dengan kondisi lapangan. “Karena ada Covid, surat domisili cukup ditandangani oleh desa. Dan verifikasi akan dilakukan secara sistem, dilihat dari kelurahan atau tidak,” imbuh dia.
Selain verifikasi berkas, tim PPDB dindik Jatim juga melakukan tracing jarak selama dua hari terakhir. Jika jarak antar sekolah dan rumah tidak masuk akal pihaknya akan melakukan tracing ulanh.
“Yang jaraknya tidak masuk akal misal daftar ke SMA komplek tapi jaraknya 14 meter. Ini kita tracing ulang. Jika ditemukan yang janggal. Kita verifikasi ulang. Kita cek KK, dan tracing kembali di penitikan. Ini kita lakukan di hari pertama tahap dua jalur zonasi. Kita data, masuk sistem dan kita pilah-pilah yanng sekiranya ada yang janggal,” tuturnya.
Perlu diketahui, dihari terakhir pendaftaran tahap dua jalur zonasi, Rabu (24/6) pukul 12.30 WIB, sebanyak 97.780 siswa mendaftarkan diri di seluruh Jawa Timur. 200 siswa diantaranya merupakan inklusi. [ina]

Tags: