Oleh :
Priyambodo
Peneliti Ahli Utama Bidang Transportasi Balitbang Provinsi Jawa Timur dan Pengajar Manajemen Transportasi Sekolah Tinggi Pariwisata “Satya Widya” Surabaya.
Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo merupakan satu-satunya pelabuhan daerah di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dibangun secara bertahap oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat sejak tahun tahun 2008 dan baru beroperasi pada tahun 2016.
Pelabuhan ini dibangun untuk mengurangi over kapasitas yang selama ini terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Selain itu juga dikhususkan untuk mempercepat pengiriman barang ke kawasan Jawa Timur bagian timur. Dermaga baru ini didesain setelah adanya peristiwa lumpur lapindo karena pada waktu itu (2006) logistik ke timur terkendala lalu lintasnya di Porong.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat konsesi pengelolaan Pelabuhan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo dari Kemenhub selama 64 tahun sejak tahun 2017. Melalui pengelolaan oleh PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) yang merupakan badan usaha pelabuhan (BUP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Prasarana Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo terdiri dari alur pelayaran, dermaga bongkar muat, jalan dilingkungan pelabuhan, lapangan penumpukan, dan pergudangan. Dermaga terdiri dari : dermaga I panjang 96 m dengan kedalaman – 6 LWS, dermaga II panjang 309 kedalaman – 11 dan – 14 LWS.
Pada tahun 2017 dalam satu bulan rata-rata kedatangan kapal (ship call) di Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo ada sebanyak 36 kapal yang berasal dari Bengkulu, Kalimantan, Papua, Jember, Lampung, Jakarta, Probolinggo, Madura, Thailand, Surabaya, dan daerah-daerah lainnya. Dengan kegiatan bongkar muat adalah sebagai berikut : bongkar per bulan rata-rata 61.994 T/M3, muat rata-rata per bulan 7.055 T/M3, total bongkar muat per bulan rata-rata 69.050 T/M3. Komoditas yang dibongkar muat meliputi batu bara, rawa sugar, semen, kulit, tepung, kayu, pasir cor, general karbo, dan lain-lain.
Hinterland Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo meliputi hinterland primer, yaitu Kota Probolinggo. Hinterland sekunder, yaitu Kabupaten Probolinggo. Dan hinterland tersier, yaitu Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo.
Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo memiliki prospek ekonomi yang baik karena memiliki kekuatan tumbuh dan berkembang serta memiliki peluang. Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo berpotensi menjadi pelabuhan kelas dunia. Hal ini bisa dilihat dari status Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo sudah bersertifikat International Ship and Port Security Code (ISPS Code) yang merupakan regulasi IMO (International Maritime Organization) yang secara khusus mengatur tentang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi ancaman Terorisme di laut.
Meskipun begitu ada satu kelemahannya adalah bahwa Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo belum merupakan perairan wajib pandu/tunda luar biasa. Sehingga secara operasional masih diselenggarakan oleh KSOP. Namun untuk penetapan perairan wajib pandu/tunda saat ini sedang diurus dan dalam proses.
Saat ini kapasitas Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo adalah dermaga 1 dengan panjang lebar 93 m x 18,5 m mampu menampung kapal dengan bobot maksimal 1.000 DWT yang akan diperkuat menjadi 10.000 DWT, dengan kedalaman draft – 6 LWS, dan trestle 1 volume 1.720,5 m3. Dermaga 2 dengan panjang lebar adalah 300 m x 31 m mampu menampung kapal dengan bobot maksimal 20.000 DWT yang akan diperkuat menjadi 40.000 DWT, dengan kedalaman draft – 11 LWS, trestle 2 volume 2.304 m3.
Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas yang diinginkan di Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo pihak pengelola sudah memiliki program-program yang mendukung keberadaan pelabuhan dan juga telah didukung dengan kemampuan trading di wilayah hinterland sehingga kapal-kapal yang datang dapat melakukan trading.
Problem perizinan
Selain peran hinterland, kapasitas pelabuhan bisa ditingkatkan jika perkembangan iklim industri dan perekonomian disekitarnya disupport oleh pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu problem perizinan usaha sangat diharapkan kelancarannya. Saat ini problem izin usaha batu kapur lagi stagnan di Kabupaten Jember karena perusahaan – perusahaan batu kapur mengalami kesulitan untuk memperpanjang izinnya dan hal ini akan mempengaruhi prediksi kapasitas dan perkembangan bongkar muat barang di Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo.
Namun begitu ada beberapa kelebihan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo adalah : a) kapal bisa melakukan sandar dengan lebih cepat; b) kondisi aksesibilitas di dalam pelabuhan cukup bagus; c) kondisi cargo dari pelabuhan muat sampai di pelabuhan bongkar kondisinya tetap terjaga; d) keamanan dan kenyamanan pengiriman barang terjamin; e) pola keterhubungan (konektivitas) sudah bagus dan mudah (firm); f) tujuan ke pelabuhan sudah terjangkau oleh trucking; g) areal luas, akses cukup baik, stockpile luas; h. draft jetty cukup dalam; dan h) antrian masih longgar.
Sementara kekurangan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo adalah : a) belum menjadi pelabuhan dengan perairan yang wajib pandu dan belum merupakan kawasan kepabeanan; b) kegiatan bongkar muat masih lambat karena fasilitas peralatan bongkar muat masih kurang memadai (masih konvensional); c) antisipasi untuk kargo pada waktu hujan kurang; d) ketersediaan kapal tunda kadang-kadang masih lambat; e) kecepatan angin kadang-kadang menghambat kapal yang mau sandar atau keluar; f) tidak ada PLB; g) komputerisasi belum berkembang dengan maksimal; h) sarana muat belum lengkat, bongkar muat masih menggunakan escavator, belum ada misalnya crane, conveyor dan lain-lain; dan i) saat ini lahan parkir truk agak terbatas
Langkah-langkah strategis
Adapun langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi yang ada sampai mencapai kapasitas maksimum adalah sebagai berikut :
Pertama, pihak pelabuhan segera merealisasikan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo sebagai perairan wajib pandu dan menjadikan kawasan kepabeanan.
Kedua, pihak pelabuhan menyiapkan fasilitas gudang penyimpanan di dalam pelabuhan untuk menampung impor raw sugar dan tapioca serta mengoptimalisasi peralatan yang ada untuk mempercepat bongkar muat barang. Selanjutnya memastikan kesiapan menampung bongkar muat barang curah cair dari permintaan PT Indopherin.
Ketiga, pihak pelabuhan dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat segera menginisiasi reaktivasi jalur rel yang terkoneksi dengan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo.
Keempat, pihak pemerintah daerah, provinsi dan pusat segera meninjau dan mempersiapkan aksesibilitas jalan di hinterland primer, sekunder, dan tersier agar meningkatkan kelas jalan yang dilalui oleh truck-truck pengangkut barang yang akan dikirim ke Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo.
Kelima, pemerintah daerah, provinsi, dan pusat mendorong pertumbuhan industri di hinterland premier, sekunder, dan tersier. Mempermudah izin usaha seperti usaha penambangan di wilayah Puger Jember.
Keenam, pihak Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo melakukan ekspansi pasar dengan cara membuat program prioritas dan memperkuat divisi usaha dan komersial dengan memanfaatkan IT.
——– *** ———
