Terpapar Covid-19, PN Surabaya Tiadakan Persidangan Selama Dua Pekan

Juru bicara PN Surabaya, Martin Ginting memberikan pemahaman terkait peniadaan sidang selama dua pekan di PN Surabaya, Senin (15/6).

PN Surabaya, Bhirawa
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya meniadakan sidang pidana dan perdata selama dua pekan, terhitung Senin-Jumat (15-26/6/2020). Langkah tegas ini diambil setelah adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hakim PN Surabaya yang terdeteksi positif Covid-19.
Hal itu dibenarkan juru bicara PN Surabaya, Martin Ginting. Pihaknya menjelaskan, kebijakan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Ketua PN Surabaya tertanggal 14 Juni 2020. Sehingga persidangan di PN Surabaya ditiadakan atau ditunda sampai dua pekan ke depan.
“Mulai 15 Juni hingga 26 Juni 2020, semua persidangan yang sedang berjalan akan ditunda selama 2 (dua) minggu. Kecuali perkara pidana yang masa penahanannya habis dan tidak bisa diperpanjang,” kata Martin Ginting, Senin (15/6).
Kebijakan ini diambil, sambung Ginting, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di PN Surabaya. Apalagi ada satu ASN yang dinyatakan positif COVID-19. Dan beberapa hari lalu ada seorang Hakim dan juru sita PN Surabaya yang meninggal dunia secara mendadak.
Ginting menambahkan, PN Surabaya akan mengatur sidang pidana yang jadwalnya sudah tidak bisa diundur lagi. Salah satu alasannya masa penahanan para terdakwa yang hampir habis dan tidak bisa diperpanjang lagi. Tapi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan.
“Ruang sidang yang aktif hanya ruang sidang teleconference (perkara yang masa penahanan tidak bisa diperpanjang), sisanya akan di non aktifkan. Semua pihak akan diseleksi secara ketat untuk masuk ke PN Surabaya. Peliputan jurnalistik pun kita batasi hanya untuk beberapa wartawan saja,” tegasnya.
Kebijakan itu, sambung Ginting, bertujuan untuk melindungi para ASN PN Surabaya dan masyarakat pengguna jasa Pengadilan agar terhindar dari COVID-19. Terutama di area PN Surabaya yang merupakan instansi pelayan publik. Sebab dalam seharinya jumlah pengguna jasa Pengadilan yang hadir dan berinteraksi di PN diatas 200 orang lebih pengunjung.
Terkait pendaftaran perkara perdata yang dilakukan secara online (e-Court), Ginting memastikan sistem tersebut tetap berjalan dan bisa dimanfaatkan para pencari keadilan.
“Kami juga meminta Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim agar pro aktif memperhatikan deteksi dini terhadap para ASN yang sehari harinya melayani masyarakat Kota Surabaya, dengan cara menggelar rapid test massal,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Ketua Majelis Hakim pemeriksa kasus investasi ilegal MeMiles dengan terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani, Eko Agus Siswanto meinggal dunia pada Jumat (12/6) sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah klinik. Hakim PN Surabaya itu sempat absen pagi harinya di Kantor. Saat berada di kosnya, mendadak gagal nafas dan kejang.
Eko Agus Siswanto diketahui merupakan hakim baru di Pengadilan Negeri Surabaya, sebelumnya almarhum bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Sehari sebelumnya, PN Surabaya juga berduka atas kematian seorang juru sita bernama Surachmad. Penyebab kematian Surachmad juga belum diketahui secara pasti, apakah ada kaitan dengan COVID-19 atau tidak. [bed]

Tags: