Tersandung Korupsi PNPM dan ADD, Dua Kades di Eksekusi Kejaksaan Kraksaan

Hadi Sutrisno di eksekusi Kejaksaan Kraksaan.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Probolinggo, Bhirawa
Dua kasus korupsi di lingkungan Pemkab Probolinggo akhirnya inkracht. Dua pelakunya pun langsung ditahan Selasa 23/6/2020 siang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo.

Kedua pelaku sama-sama mantan kades. Yaitu Hadi Sutrisno, mantan kades Tamansari, Kecamatan Kraksaan yang juga seorang PNS di Disperindag Pemkab Probolinggo. Dan Bukamin, mantan kades Sekarkare, Kecamatan Dringu.

Keduanya sama-sama dieksekusi kemarin. Namun, diamankan di lokasi yang berbeda. Menyusul salinan putusan perkara keduanya dari Mahkamah Agung (MA) yang diterima Kejari Kraksaan.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kraksaan Novam Basuki, Jum’at 26/6/2020 mengatakan, Bukamin diamankan lantaran kasus korupsi ADD Sekarkare tahun 2008-2009. Kasusnya diproses Kejari Kraksaan pada 2012.

“Ini kasus lama, tahun 2012-2013. Jadi yang bersangkutan setelah ditetapkan bersalah, naik banding sampai kasasi. Namun semuanya ditolak,” katanya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya dengan nomor 41/PID.SUS/TPK/PT.sby, Bukamin diputus bersalah. Dia terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, membayar uang pengganti Rp 18.968.000 dan denda Rp 50 juta.

“Karena perbuatan pelaku itu, negara dirugikan sebesar Rp 47.867.000,” tandasnya.

Selasa 23/6, Bukamin pun diamankan di rumahnya di Desa Sekarkare. Dia diamankan tanpa memberikan perlawanan sama sekali. Sedangkan untuk Hadi Sutrisno, kasusnya juga bergulir pada 2012-2013. Ia diduga korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 2010.

“Hadi Sutrisno ditetapkan sebagai tersangka saat itu lantaran diduga korupsi dana PNPM,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus yang menjerat Hadi merugikan negara sebesar Rp 15.951.500. Hadi pun dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, dia juga melakukan perlawanan dengan mengajukan banding hingga kasasi. Namun, semuanya juga ditolak. Dan salinan putusannya juga baru diterima oleh Kejari Kraksaan.

Tim Kejari mengamankan Hadi di rumahnya di Desa Tamansari, kemarin. Walaupun sebelumnya Hadi sempat tidak berhasil dijumpai di rumahnya. Kami mendatangi Hadi ke rumahnya, tapi tidak ada. Kami lantas mencari ke pasar, karena dia PNS Disperindag. Sampai di pasar, kami dapat informasi dia pulang.

“Kami akhirnya kembali mendatangi rumahnya dan langsung mengamankan dia di rumahnya,” tuturnya.

Berdasarkan Putusan MA nomor 2395 K/PID.SUS/2018, Hadi terbukti dan meyakinkan secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Dia dijatuhi hukuman kurungan penjara 1 tahun 2 bulan dan pidana denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

“Selain itu, juga dia membayar uang pengganti sebesar Rp 15.951.500,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kades Gunggungan Lor, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, ditahan atas kasus dugaan korupsi dana desa di Rutan Kraksaan, Senin 22/6/2020. Hasan sebelumnya dititipkan di sel tahanan Mapolres Probolinggo karena Rutan Kraksaan belum menerima tahanan baru sebagai upaya pencegahan Covid-19.
Rutan Kraksaan baru bisa menerima tahanan baru.

”Tadi dia ikut rapid test Covid-19,” kata Novan.

Hasan yang telah ditetapkan sebagai tersangka resmi ditahan pada Rabu 10/6/2020 lalu. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dana desa tahun 2015-2016 sekitar Rp 1,5 miliar. Kerugian yang ditanggung negara atas kasus korupsi tersebut sekitar Rp 190 juta.

Tindakan korupsi yang dilakukan Hasan, kata Novan, ada pada proyek fisik dan honor yang tidak diberikan kepada yang berhak menerima. Proyek fisik yang terjadi penyimpangan meliputi pembangunan drainase, pembangunan tembok penahan tanah, dan pengaspalan jalan. Pihaknya sudah menyiapkan surat dakwaan tindak pidana korupsi yang bersangkutan ke PN Tipikor Surabaya dan segera disidangkan.

“Hasan Basri dijerat Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1994 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” ujar Novan.

Hasan Basri sejak jadi tersangka diberhentikan sementara oleh bupati. Surat Keputusan (SK) pemberhentian itu, bernomor: 141/344/426.32/2020 tentang pemberhentian Kepala Desa Gunggungan Lor, ditandatangani oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari pada Kamis, 2 April 2020.

“Diberhentikan sementara. Surat itu sudah kami terima dari bupati, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka,” tambahnya.(Wap)

Tags: