Pelayanan nasabah di Bank Jombang. Bank milik Pemkab Jombang saat ini diguncang masalah karena ditemukannya kredit fiktif senilai Rp 775 juta yang diduga dilakukan oleh sejumlah PNS di sana.
Kab Jombang, Bhirawa
Kejaksaan Negeri Jombang terus mengembangkan kasus dugaan kredit fiktif Bank Jombang senilai Rp 775 juta yang melibatkan orang dalam. Tiga orang tersangka, dua di antaranya PNS Pemkab Jombang hingga kemarin belum ditahan.
” Kita masih terus melakukan pengembangan, sehingga ketiganya memang belum kami tahan. Beberapa saksi masih akan kita panggil kembali pada minggu ini, karena modusnya kredit fiktif ini cukup rapi dengan melibatkan orang dalam. Sehingga kredit sebesar Rp 775 juta yang dikucurkan secara bertahap itu mudah cair,”ujar Kasi Intelejen Kejari Jombang Nurngali, Selasa (17/3).
Beberapa orang saksi yang sudah dipanggil, di antaranya adalah Direktur Utama Bank Jombang Afandi Haris Setyo Nugroho, Inspektorat, Kepala Cabang Bank Jombang Ploso Ustman. “Karena kreditnya diajukan melalui Cabang Ploso, tercatat ada sebanyak 13 kreditur, sedang dua kreditur lagi diajukan lewat kantor Bank Jombang induk,”imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya dua PNS Pemkab Jombang dan 1 PNS di Bank Jombang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari ) setempat. Mereka diduga ikut melakukan pembobolan kredit fiktif senilai Rp 775 juta di bank milik Pemkab Jombang.
Ketiga tersangka itu yakni, HS dan WR mereka adalah PNS yang bertugas di Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan Kecamatan Megaluh. Sedangkan satu pegawai Bank Jombang adalah SA yang notabene adalah petugas AO (Account Officer ) pada Bank Jombang.
Nurngali menambahkan kredit sebesar Rp 775 juta itu dicairkan secara bertahap. Mulai Januari hingga Agustus 2014. Setelah itu uang dibagi ketiga pelaku. HS yang merupakan pembantu bendahara Kecamatan Megaluh mendapat Rp 189 juta. Kemudian WR, staf Kecamatan Bandar Kedungmulyo mendapat bagian Rp 455 juta, dan SA Account Officer Bank Jombang mendapatkan Rp 131 juta.” Tiga orang tersebut sudah kongkalikong untuk mengajukan kredit abal-abal. Caranya, HS dan WR mengajukan 15 nama fiktif pengajuan kredit. Seluruh persyaratan mulai SK PNS hingga KTP yang diajukan adalah palsu,”bebernya.
Sementara itu, bobolnya Bank Jombang sebesar Rp 775 juta lewat kredit fiktif disayangkan banyak kalangan, salah satunya FRMJ (Forum Rembuk Masyarakat Jombang). FRMJ menilai apa yang dilakukan oleh Bank Jombang adalah bentuk keteledoran. “Pimpinan Bank Jombang seharusnya lebih teliti dalam melakukan verifikasi. Kalau sampai bobol Rp 775 juta, berarti Bank Jombang teledor. Sekali lagi, ini sangat disayangkan,” kata aktivis yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi ini.
Joko Fatah Rachim menambahkan pihak pimpinan bank yang hanya melakukan survei untuk verifikasi melalui telepun adalah bentuk keteledoran. ” Sudah begitu, ada orang dalam Bank Jombang, yakni petugas AO (Acount Officer) yang terlibat dalam persekongkolan itu,”ujarnya.
Sementara itu Direktur Bank Jombang Adam Joyo Pranoto membantah jika dikatakan teledor. Namun dia menyebut, bobolnya Bank Jombang lewat kredit fiktif sebesar Rp 775 juta dikarenakan karyawan yang kurang punya integritas. “Sebenarnya persetujuan kredit sudah sesuai SOP kita. Namun memang, salah satu pegawai integritasnya yang kurang dan saat ini yang bersangkutan sudah kita nonjobkan,” kata Adam menjelaskan.
Adam juga mengakui, verifikasi faktual yang dilakukan pihaknya untuk proses persetujuan kredit dilakukan melalui telepon. Namun sebelumnya, pihak AO (Acount Officer) sudah melakukan verifikasi data. “Sekali lagi, kasus ini terjadi karena integritas petugas AO tersebut kurang. Sehingga kita kebobolan,” tambahnya.
Meski kasus tersebut belum memengaruhi kinerja Bank Jombang secara signifikan, namun Adam khawatir kasus kredit fiktif itu akan menggerus kepercayaan publik terhadap bank milik Pemkab Jombang tersebut. “Sampai saat ini semua kegiatan masih berjalan seperti biasa,” kata Adam. [rur]
