Tertibkan Daging Gelonggongan, Disnak Jatim Gandeng Polda

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

daging

Pemprov, Bhirawa
Sebagai antisipasi peredaran daging sapi tidak sehat, Dinas Peternakan (Disnak)  Jatim menggandeng Polda Jatim untuk melakukan penertiban terhadap peternak sapi potong yang melakukan penggelonggongan sapi potong di Jatim.
Kepala Dinas Peternakan Jatim Ir Maskur mengatakan pihaknya sudah memberikan sanksi kepada peternak sapi potong lima daerah di Jatim untuk di proses pidana oleh pihak kepolisian karena melakukan penggelonggongan.
“Lima daerah yang sudah diberi sanksi peternaknya antara lain Ngawi, Kota Kediri, Tulungagung, Sidoarjo dan Gresik. Mereka melakukan pelanggaran UU No 41 Tahun 2014,” kata Maskur di kantornya, Surabaya, Kamis (22/1).
Maskur menambahkan penertiban tersebut dilakukan oleh Dinas Peternakan Jatim untuk meningkatkan kualitas daging potong di Jatim terutama dalam menghadapi MEA 2015.
“Kalau digelonggong tentunya akan mengganggu kesejahteraan hewan dan kualitas  dagingnya tidak baik. Daging asal Jatim tidak dapat SNI dan tidak layak dipasarkan saat MEA 2015. Ini yang kami hindari,” terangnya.
Untuk itu, Maskur menegaskan pihaknya selain menggelar operasi dengan Polda Jatim, juga menyiapkan RPH (Rumah Potong Hewan) yang berkualitas. “Kalau penanganan daging potongnya baik saat berada di RPH, tentunya kualitasnya terjaga,” tandasnya.
Pada sisi lain, Maskur menjelaskan populasi sapi potong di Jatim pada 2014 mengalami peningkatan sebanyak 4,16 persen dibandingkan populasi pada 2013.  Pada 2014 jumlahnya sebanyak 4.113.443 ekor, sedangkan pada 2013 jumlahnya sebanyak 3.949.097 ekor. Sedangkan untuk kelahiran sapi potong pada  2014 sebanyak 925.102 ekor. “Dengan angka tersebut, Jatim masih menyumbang terbesar untuk sapi potong di Indonesia,” katanya.
Produksi daging sapi potong pada 2014 sebesar 92.075 ton. Sedangkan untuk pengeluaran ternak sapi pada 2014, lanjut Maskur, Jatim sudah mengirim sapi potong ke luar Jatim sebesar 118.753 ekor. “Pengeluaran ternak diambil di pasar hewan melalui peternak dan sebagian melalui perusahaan penggemukan sapi,” jelasnya.
Ditambahkan oleh Maskur, penambahan populasi pada 2014 sebanyak 164.346 ekor. “Jumlah tersebut sisa lebih dari pemotongan, pengeluaran ternak ke lain provinsi dan kebutuhan lainnya,” tandasnya.

Kekurangan Sapi Potong
Penjelasan Disnak Jatim ini sekaligus membantah pernyataan Paguyuban Pedagang Daging dan Sapi(PPDS) Jatim . Sebelumnya PPDS Jatim mengeluh  saat ini Jatim kekurangan sapi potong. Bahkan, untuk menghindari agar tetap bisa potong, para jagal di beberapa RPH sapi siap potong dari Jateng dan Bali.
“Yang jelas di penggemukan (feedlot) tidak ada stok sapi siap potong, kalau yang sapi dari Probolinggo sejak  Jumat stoknya habis. Sedang yang dari Malang sudah satu bulan yang lalu. Kalau di penggemukan hanya skala kecil harganya Rp 44.000 per kg. Kalaupun ada kenaikan hanya berkisar antara Rp 2.000 sampai dengan Rp 3.000 per kg,”kata Ketua PPDS Jatim Muthowif.
Muthowif berharap dengan adanya kelangkaan sapi potong, Pemprov Jatim segera memenuhi kebutuhan sapi potong di RPH.”Kalau tidak motong tentunya kami tidak memiliki penghasilan,”terangnya.
Terpisah, anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi PAN Zainul Lutfi mengatakan kelangkaan sapi potong di Jatim saat ini tentunya jadi masukan untuk Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Peternakan (Disnak) Jatim untuk melakukan evaluasi seluruh kebijakannya.  “Bahkan kebijakan dari mendatangkan sapi impor harus diaudit lagi. Mengingat kebutuhan sapi potong di Jatim saat ini mencapai 600 ribuan. Sedangkan kemampuan sapi potong yang dimiliki Jatim hanya 400 ribuan. Ini harus ada audit menyeluruh di Disnak Jatim,”ungkap pria yang juga Cabup Sidoarjo ini.
Sedangkan anggota Komisi B lainnya, Mohammad Fawaid mensinyalir kelangkaan sapi potong di Jatim disebabkan kelemahan dari Disnak Jatim untuk pengecekan sapi potong di Jatim. “Ini tentunya ada masalah di Disnak kok sampai sapi potong bisa kurang.Bisa jadi mereka melakukan pembiaraan atau tutup mata  dengan pemotongan sapi produktif. Disnak Jatim harus mengevaluasi seluruhnya. Ini akan menjadi bahan dari Komisi B untuk meminta penjelasan dari Disnak Jatim,”pungkas politisi asal Partai Gerindra ini. [cty,rac]

Tags: