Tertibkan Tower BTS Tak Berizin di Kabupaten Malang, Satpol PP Tunggu Rekomendasi Diskomfinfo

Salah satu bangunan Tower BTS yang berdiri di wilayah Kab Malang diduga izinnya belum diperpanjang. [cahyono/Bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Bangunan menara telekomunikasi Tower Base Transceiver System (BTS) yang berdiri di wilayah Kabupaten Malang jumlahnya cukup banyak. Dan perusahaan telekomunikasi yang membangun Tower BTS, salah satu syaratnya harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Sehingga dengan banyaknya bangunan tower BTS, masih ada saja Perusahaan telekomunikasi tersebut belum memperpanjang izin.

“Kami siap untuk melakukan penertiban pada bangunan Tower BTS yang tidak memiliki izin. Dan untuk melakukan penertiban tersebut, dirinya masih menunggu pemberitahuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang,” kata Kepala Satpol Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang, Rabu (6/12), kepada wartawan.

Sebenarnya, lanjut dia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih paham dan mengetahui jumlah dan letak Tower BTS tersebut adalah Diskominfo. Sedangkan Satpol PP sendiri sebagai OPD pemangku Peraturan Daerah (Perda). Sehingga untuk menertibkan Tower BTS yang tidak berizin, pihaknya menunggu rekomendasi dari Diskominfo. Dan terkait mendirikan bangun Tower BTS harus memiliki SLF.

“Namun, setahu saya belum ada Perda yang mengatur tentang Tower BTS yang harus memiliki SLF,” terangnya.

Ditempat terpisah, Kepala Diskominfo Kabupaten Malang Ricky Meinaradhy mengatakan, dalam pengawasan dan pengendalian Tower BTS di wilayah Kabupaten Malang memang dilakukan oleh Diskominfo, namun pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan hanya tower-tower yang telah memiliki izin.

Sehingga pihaknya tidak mempunyai data Tower BTS yang tidak memiliki SLF. Karena yang mengeluarkan SLF itu Dina Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. atanya.

Sebab, dia menegaskan, salah satu persyaratan untuk mendirikan Tower BTS harus ada SLF, karena tanpa adanya SLF pendirian Tower BTS tidak akan bisa dilakukan. Dan jika terdapat Tower BTS berdiri tanpa ada SLF berarti berdirinya ilegal,” tuturnya.

Berdasarkan laman dari Pengaji Teknis Research and Consulting, SLF merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat terhadap bangunan Tower BTS. Namun, sebelum sertifikat dapat diterbitkan, pemohon atau pemilik bangunan tower telekomunikasi diwajibkan memenuhi persyaratan pemohonan SLF, seperti persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Adapun pemenuhan persyaratan teknis tersebut hanya dapat dilakukan oleh tim ahli bangunan, pengkaji teknis, atau konsultan SLF yang memiliki keahlian dalam pengkajian bangunan tinggi.

Di samping itu, dasar hukum diterbitkannya SLF untuk bangunan apartemen maupun Tower BTS, hal ini juga tidak lepas dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sedangkan UU tersebut diterbitkan guna menertibkan bangunan Gedung maupun tower telekomunikasi, baik dari sisi administrasi maupun keandalannya. [cyn.gat]

Tags: