Pemprov Jatim, Bhirawa
Pelaksanaan test CPNS tahun 2014 masih semrawut di daerah. Selain portal nasional sebagai akses utama pendaftaran yang sering error , belum diterimanya rincian formasi CPNS oleh sejumlah pemerintah daerah dan kesiapan infrastruktur tes juga menjadi hambatan.
“Berdasarkan jadwal yang disodorkan Kemenpan dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) tes dilaksanakan mulai 8 September hingga selesai. Tapi hingga sampai saat ini persiapan daerah masih minim. Bahkan Kabupaten Jombang rincian formasi CPNS masih belum turun,” kata Kepala BKD Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto, dikonfirmasi, Selasa (2/9).
Menurut Akmal, persiapan yang masih minim dilakukan daerah itu seperti keterbatasan sarana dan prasarana seperti komputer untuk tes CAT (computer assisted test) dan keterbatasan SDM dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Tak hanya itu, daerah yang meminta tambahan kuota formasi ke pusat yang hingga kini masih belum turun juga turut menghambat persiapan pelaksanaan tes CPNS.
“Saat ini masih ada kabupaten yang SK rincian formasinya belum turun. Yaitu Kabupaten Jombang yang meminta tambahan formasi dari 60 formasi 100 formasi. SK tersebut belum bisa turun karena Pak Menpan sedang tugas di luar negeri,” ungkapnya.
Menyikapi masalah ini, Akmal mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat lagi membahas jadwal tes CPNS dengan kabupaten/kota. “Ya nanti dirembug lagi. Awalnya kita ingin tesnya bisa bersamaan. Jika tidak bisa serentak ya bagaimana lagi,” katanya.
Meski jadwal tes CPNS tidak serentak, lanjutnya, yang penting peserta tes CPNS tidak bisa ikut rekrutmen CPNS di dua instansi. Berbeda dengan dulu peserta CPNS bisa mendaftar di dua instansi yang berbeda karena perbedaan waktu dan pelaksanaan tes.
“Sekarang kan sistemnya sudah komputerais semua. Peserta hanya bisa mendaftar satu instansi saja, karena pendaftaran tersentral di panitia seleksi nasional (panselnas). Baru setelah mendaftar di panselnas mengentri data lagi di BKD Provinsi Jatim,” jelasnya.
Terkait jumlah pendaftar CPNS di lingkungan Pemprov Jatim yang melalui website panselnas.menpan.go.id, hingga pukul 13.00 WIB sebanyak 4.025 pelamar. Jumlah ini akan terus bertambah seiring semakin banyaknya peserta yang melakukan pendaftaran melalui online.
Sedangkan persiapan teknis panitia lokal Pemprov Jatim, saat ini persiapannya sudah mencapai 90 persiapan. Tak ada kendala berarti mulai ketersediaan komputer untuk tes CAT, koodinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kominfo, Telkom ataupun PLN.
Sementara itu, carut marutnya penerimaan CPNS secara online Kemenpan dan RB membuat geram Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. mantan Sekdaprov Jatim ini berharap pemerintah pusat hendaknya merelakan sebagain proses rekrutmen tersebut diserahkan ke daerah.
“Tidak seluruhnya harus ditangani pusat, sebagian bisa diserahkan ke daerah agar tidak sering muncul masalah,” kata Gubernur Soekarwo.
Situs Panselnas CPNS Kemenpan tahun 2014 sulit diakses. Akibatnya, sejumlah calon pelamar mengeluhkan kesulitan membuka situs itu. Kesulitana tidak hanya dialami di Jatim namun hampir seluruh pengakses di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Bahkan, beberapa waktu sempat ada masalah dengan server di Pusat.
Pemprov Jatim, menurutnya, sudah pernah menyampaikan surat ke pemerintah pusat agar diberi kewenangan untuk menyelenggarakan rekrutmen CPNS sendiri. Artinya, kewenangan pusat diserahkan ke daerah agar lebiuh mudah.
Namun dari dua kali surat yang dikirim ke Pemerintah Pusat tidak mendapat tanggapan. “Surat yang kita kirim ke Pusat belum ada jawaban sampai sekarang,” katanya Soekarwo.
Pihaknya berharap Pemerintah Pusat merelakan untuk menyerahkan sebagain urusan itu ke daerah sebagai perwujudan otonomi daerah. Selain itu, untuk memudahkan akses mereka yang hendak menakses tidak harus masuk server pusat. Pemprov Jatim memiliki kemampuan untuk itu.
Namun sayang, Pemerintah Pusat masih bersikeras untuk menangani sendiri. Karena itu, bila sekarang muncul masalah itu diluar kemampuan Pemprov Jatim. Ke depan, tegasnya, sudah mulai dipertimbangakn agar daerah juga diberi hak serupa untuk mengantisipasi kesulitan akses yang dialami calon peserta. [iib]
Keterangan Foto : Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto mencoba komputer di ruang registrasi pelamar yang memiliki 30 komputer. Di ruang ini data pelamar yang masuk secara online dicek oleh panitia.
