Tes urine PNS juga Gandeng BNN

Kota Mojokerto, Bhirawa
Pemkot Mojokerto menyatakan siap menjadikan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) daerah di Mojokerto kuat. Pemkot juga menyiapkan lahan sekitar 1.000 meterpersegi untuk gedung BNNK Mojokerto.
‘’Yang pasti secara prinsip Kota Mojokerto siap membentuk BNNK sebagaimana amanat UU, dan kedepan kita bakal menggndeng BNN untuk tes urine PNS disini,’’ kata Walikota Mas’ud Yunus, Senin (10/2).
Sebelumnya Wali Kota, Mas’ud Yunus menyatakan, bakal melakukan tes urine kepada jajarannya. Hal ini dikatakannya menyusul upaya wali kota untuk mengantisipasi beredarnya Narkoba di kalangan PNS. ‘’Ya kita sudah siapkan tes urine bagi PNS. Nanti BKD yang mengurus. Dan kami bakal menggandeng BNN,’’ tambah Mas’ud Yunus.
Sementara itu, kesiapan Pemkot Mojokerto dalam mendukung BNNK di Mojokerto sudah kuat. Hal itu sudah diutarakan wali kota usai menerima kedatangan Ketua BNNP Jatim, Brigjen Polisi Irwan Ibrahim, Jum’at pekan lalu.
Mas’ud Yunus yang hingga kini menjabat Ketua BNK Mojokerto mengatakan,  sistim kerja BNNK berbeda dengan BNK. ‘’BNK adalah lembaga koordinasi dan pembinaan, bukan lembaga penindakan dan penyidikan, namun kini perannya semakin diperkuat dengan difusi menjadi BNNK,’’ terangnya.
Sebab, lanjut Mas’ud, BNNK adalah lembaga penindakan dan sekaligus penyidikan seperti halnya yang diperankan BNNP dalam menindak pengedar dan pengguna Narkoba. Soal personalia BNNK, Mas’ud berbeda dengan kepengurusan BNK.
Untuk jabatan Ketua BNNK bisa saja berasal dari sipil atau pejabat minimal eselon III, sementara ada sejumlah jabatan kepala seksi dalam kepengurusanya harus diisi oleh pihak kepolisian karena bidang penindakan dan penyidikan.
‘’Sebelumnya memang kebiasaan yang terjadi Wakil Wali Kota otomatis menjabat sebagai Ketua BNK. Namun kini mekanismenya tak lagi seperti itu. Ketua BNNK dan jajaran pengurus itu menjadi domain BNNP untuk menunjuk siapa pengurusnya,’’ tukasnya. [kar]

 

Rate this article!