Tetapkan Sasaran Visitasi SPK, Lima Lembaga Tak Lolos

Ketua BAN S/M Jatim, Prof Maria Veronika Roesminingsih

Jumlah Guru WNI Kurang dan Rangkap Guru Mapel Menjadi Sebab
BAN S/M Jatim, Bhirawa
Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN S/M) Provinsi Jatim menentapkan sasaran visitasi untuk Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) secara Daring. Dari 26 lembaga jenjang SD, SMP dan SMA, lima diantaranya tidak lolos karena tak memenuhi syarat yang diajukan.
Menurut Ketua BAN S/M Jatim, Prof Maria Veronika Roesminingsih, dari 26 lembaga SPK yang menjadi kuota Jatim, lima lembaga diantaranya tidak lolos untuk divisitasi karena berbagai faktor. Diantaranya ada persyaratan yang tidak dipenuhi seperti banyak guru yang belum mengikuti uji kompetensi. Selain itu, rangkap guru mata pelajaran juga menjadi catatan bagi BAN S/M dalam tinjauan penetapan visitasi SPK secara daring beberapa waktu lalu.
“Harusnya untuk setiap guru Mapel (Mata Pelajaran) itu satu. Tapi banyak ditemukan ini dirangkap. Misalnya Guru Bahasa Indonesia dan PKN ini dirangkap satu orang. Ada juga persyaratan guru WNI yang jumlahnya kurang,” ujar perempuan yang akrab disapa Prof Roes, Senin (2/11).
Di samping itu, setidaknya ada 15 point yang dilihat lebih dulu untuk menentukan layak tidaknya suatu lembaga divisitasi. Poin itu diantaranya terkait kelengkapan dokumen bagi tenaga kependidikan WNI dan WNA, dokumen kepala sekolah yang ditunjukan melalui ijazah atau sertifikat minimal setara Strata 2, pengalaman di bidang pendidikan, serta dokumen RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Mapel Bahasa Indonesia, dan PKN dalam Bahasa Indonesia.
“Bagi yang tidak lolos ini bisa (mengajukan visitasi) tapi tahun depan. Tergantung dari direktorat yang akan menetapkan divisitasi atau belum. Asalkan, semua persyaratan atau yang mrnjadi catatan sebelumnya harus dilengkapi terlebih dulu,” katanya.
Namun, bagi 21 lembaga yang dinyatakan lolos, akan mengikuti visitasi secara Daring mulai tanggal 2 hingga 13 Nopember mendatang, dengan masing – masing dua asesor untuk setiap lembaga.
Dalam visitasi SPK ini, dijelaskan Prof Roes, penilaiannya tak sama dengan sekolah nasional. Jika sekolah nasional akan menggunakan instrumen baru yang disebut IASP (Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan), namun penilaian SPK akan terkait dengan Lembaga Pendidikan Asing (LPA).
“Jadi nanti penilaian itu berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi akhir SPK yang dikoordinasikan LPA di akhir jenjang pendidikan. SPK juga memiliki bukti adanya penjaminan mutu internal oleh LPA terhadap manajemen sekolah, memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang digunakan dengan maksimal dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, LPA memberikan pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan kepada guru yang mengajar kurikulum asing di SPK. Ini yang akan kita nilai,” pungkasnya. [ina]

Tags: