Sekolah pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas baru dibuka, tetapi telah dihebohkan dengan isu “mis-konsepsi.” Telah terjadi salah duga, berkait ditemukan 1.299 kluster yang reaktif swab antigen. Konon, umumnya OTG (Orang Tanpa Gejala). Padahal tidak ditemukan tenaga pendidik, dan guru, yang terjejaki positif CoViD-19. Namun andai ditemukan, kegiatan sekolah PTM juga tidak perlu diundur. Hanya sekolah yang ditemukan CoViD-19 akan ditutup.
Isu “mis-konsepsi,” terungkap dalam forum Rapat Dengar Penda (RDP) Menteri Pendidikan dengan DPR. Namun kegiatan sekolah PTM tidak perlu dihentikan seluruhnya (nasional). Hanya sekolah yang ditemukan CoViD-19 perlu ditutup. Jika masif, siswa bisa menjalani isolasi terpusat (isoter) bersama di sekolah. Satgas CoViD-19, dan tenaga kesehatan bisa didatangkan, dengan segala sarana perawatan dan pengobatan.
Informasi yang diluruskan sebagai “mis-konsepsi,” bermula dari pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek, dalam diskusi daring Selasa (21/9/2021). Ia menyebut hasil survei menunjukkan 2,8% melaporkan kluster CoViD-19. Terdapat 46.500 sekolah yang mengisi survei. Walau angkanya tidak besar, ternyata, bukan data kluster. Melainkan data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular.
Dipastikan tidak terdapat kluster di sekolah. Pemerintah propinsi DKI Jakarta telah meluruskan “mis-konsepsi,” di seantero Jakarta tidak terdapat kluster CoViD-19. Begitu pula pemerintah propinsi Jawa Timur juga meluruskan isu “mis-konsepsi.” Sekolah PTM di Jawa Timur sejak 30 Agustus, digelar di seluruh lembaga sekolah (100%) negeri dan swasta. Diikuti 4.136 SLTA, dan SLB. Di Jawa Timur misalnya, bagai “dituduh” memiliki 165 sekolah menjadi kluster CoViD-19.
Angka dalam “mis-konsepsi,” bukan terjadi selama sekolah PTM, melainkan selama 14 bulan pandemi. Konon hampir 1.300 kluster (seluruh Indonesia). Sebanyak 15.655 siswa, dan sebanyak 7.285 tenaga kependidikan, terkonfirmasi reaktif swab antigen. Niscaya bukan jumlah yang bisa diabaikan, namun perlu diverifikasi. Tetapi seluruh sekolah telah menyiapkan prosedur PTM, terutama jenjang SMP, dan SLTA. Karena anak usia 12-18 tahun memiliki jelajah pergaulan luar rumah cukup luas.
Sekolah PTM sedang dijalani peserta didik.dengan harap-harap cemas. Juga berdebar-debar. Beberapa prosedur masuk kelas dijalani seksama. Sehingga diperlukan pengawasan ekstra sistemik pada partisipasi sekolah PTM. Bukan sekedar protokol kesehatan (Prokes) 3M. Bahkan jika perlu didukung Surat Keterangan Sehat (Sukethat), selain sertifikat vaksin. Sukethat bisa diterbitkan di sekolah dengan supervisi Satgas CoViD-19.
Dalam lingkup nasional, jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan sekolah PTM diperkirakan mencapai 16% hingga 20%, sekitar 35 ribu sekolah tingkat SD, SLTP, dan SLTA. PTM didominasi siswa SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK (kelas X, XI, dan XII). Terutama yang sudah mengikuti vaksinasi. Sedangkan jenjang SMP dan Madrasah Tsanawiyah, hanya terbatas pada kelas VIII, dan kelas IX. Juga dengan mengutamakan yang sudah divaksin.
Sekolah tingkat SD masih jarang dilaksanakan sekolah PTM, kecuali diujicoba pada kelas VI. Walau sebagian murid belum divaksin. Tetapi seluruh guru dan tenaga administrasi sekolah wajib sudah menjalani vaksinasi dosis kedua. Kementerian Pendidikan (bersama Kementerian Kesehatan) tidak mensyaratkan vaksinasi murid SD. Karena vaksinasi CoViD-19 usia di bawah 12 tahun masih dalam penelitian (di seluruh dunia).
Prinsipnya, sekolah masih dilaksanakan secara hybrid. Paduan antara cara daring dengan tatap muka. Namun sekolah normal tatap muka patut diupayakan sebesar-besarnya, mengurangi loss learning. Khususnya pada area blank spot, yang belum tersambung internet. Guru juga harus menyelenggarakan pembelajaran kunjungan pada setiap kelompok murid.
——— 000 ———
