Tidak Abai Pangan

Harga cabai, dan bahan pangan lainnya membubung naik bersamaan dengan kampanye Pilpres (Pemilihan Presiden). Harga cabai sudah mencapai 200% lebih di atas HAP (Harga Acuan Pembelian), diperkirakan bakal memimpin inflasi. Begitu pula pangan utama, beras, juga berahan mahal tetap tinggi, 27,5% di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Seolah-olah menafikan Operasi Pasar (OP), dan menantang Bantuan sosial (Bansos) beras. Kenaikan harga wajib dikenalikan untuk menekan laju inflasi.

Kementerian Dalam Negeri mengharapkan seluruh Kepala Daerah (Gubernur, serta Bupati dan Walikota) menggencarkan pasar murah, dengan harga disubsidi. Anggaran bisa menggunakan Bantuan sosial (Bansos) reguler, dan belanja tidak terduga (BTT). Bisa pula menggandeng pengusaha untuk menggelar operasi pasar murah. Harus diakui, Pemerintah memperkirakan terjadi penurunan produksi beras tahun 2023 sebanyak 650 ribu ton. Pengurangan ini “dibalas” dengan tambahan impor sebanyak 1,5 juta ton.

Berdasar data Panel Harga Pangan Bapanas, kenaikan harga cabai merah keriting tertinggi terjadi di Jawa Barat yakni menembus Rp 100 ribu per-kilogram. Sedangkan kenaikan harga cabai rawit merah tertinggi terjadi di Jawa Barat, mencapai Rp 120.000 per kilogram. Selaras dengan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia mencatat harga cabai kian melonjak. Harga cabai rawit merah secara nasional, rata-rata Setiap hari naik sekitar Rp 3.500,-.

Kelonjakan harga cabai dinyatakan langsung oleh pedagang di hadapan Menteri Perdagangan. Karena pedagang di pasar tradisional mengeluh berkurangnya omzet. Karena harga cabai mahal. Harga komoditas tersebut kini menembus Rp 120.000 per kilogram. Angka ini jauh dari harga acuan pembelian (HAP) cabai rawit merah yang ditetapkan pemerintah, sebesar Rp 40 ribu sampai Rp 57 ribu per-kilogram.

Mendag mengakui, cabe bisa menjadi motor penggerak inflasi. Sudah sering terjadi. Sehingga menjadi salahsatu jenis Sembako yang wajib diwaspadai. Cabai sudah sering menjadi komponen pangan bergejolak (volatile food), sampai perbincangan di istana negara, sejak zaman Presiden SBY. Serasa percaya – tidak percaya, harga cabai lebih mahal dibanding haga daging sapi. Pada zaman Presiden Jokowi, sekarang, cabai mampu “pemimpin“ laju inflasi, melebihi seluruh komoditas (pada Maret 2021).

Kebutuhan cabai nasional ditaksir sebanyak satu juta ton per-tahun! Sedangkan hasil panen cabai sekitar 1,2 juta ton. Pulau Jawa, terutama Jawa barat dan Jawa Timur, menyumbang pasokan terbesar. Maka mestinya, tidak terjadi kelangkaan. Bahkan masih bisa ekspor. Tetapi realitanya tahun 2017 Indonesia mengimpor cabai dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Walau tidak banyak, hanya sekitar 200 ton.

Upaya menjinakkan cabai telah dilakukan. Namun belum berhasil. Konon sejak tahun 2018, pemerintah memiliki program penambahan areal cabai seluas 340 ribu hektar. Saat ini pemerintah berencana men-subsidi ongkir (ongkos kirim) dari sentra produksi ke pasar utama di beberapa kota besar.

Perekonomian rumah tangga, juga terlilit harga Sembako utama, beras. Masih bertahan mahal. Menjadi olok-olok, karena sering dinyatakan hasil panen surplus, tetapi harga semakin mahal. Bahkan secara rutin pemerintah mengimpor beras sebanyak 2 juta ton per-tahun. Operasi pasar, bersama Bansos, menjadi cara pemerintah mengendalikan inflasi harga pangan.

Kendali harga pangan menjadi kewajiban pemerintah, sesuai mandat UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada pasal 13, menyatakan, “Pemerintah berkewajiban mengelola stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok, …, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.” Pemerintah tidak boleh abai harga pangan.

——— 000 ———Z

Rate this article!
Tidak Abai Pangan,5 / 5 ( 1votes )
Tags: