ASN Sidoarjo ketika dikumpulkan di pendopo Delta Wibawa. [alikus]
Sidoarjo, Bhirawa
Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, mengungkapkan sudah ada 5 ASN Kab Sidoarjo yang disanksi, karena dinilai tidak netral dalam Pilbup Sidoarjo tahun 2020.
Ia mengingatkan kepada semua ASN di Kab Sidoarjo, supaya tidak berani mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran.
“Posisi ASN itu harus ditengah-tengah karena mereka itu abdi negara. Abdi rakyat. Yang tugasnya hanya melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” ujar Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, belum lama ini.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo, Jamil, membenarkan ASN Sidoarjo jangan sampai terlibat aksi dukung-mendukung pasangan calon dalam Pilbup Sidoarjo tahun 2020.
Karena netralitas ASN itu diatur sejumlah peraturan hukum. Diantaranya aturan Mendagri, Menpan RB, Komisi ASN dan undang-undang Pilkada.
“Banyak peraturan kepada ASN agar netral dalam Pilkada,” komentar Jamil, belum lama ini, ditemui saat menjadi narasumber kegiatan KPUD Sidoarjo yang mensosialisasikan netraitas ASN.
Tentang adanya 5 ASN Sidoarjo yang sudah diberikan sanksi karena dinilai tidak netral dalam Pilbup 2020, Jamil mengaku laporan tersebut masih belum masuk ke pihak Bawaslu Sidoarjo. Dirinya memperkirakan, masih bersifat sanksi internal.
“Kalau ada, nanti pasti masuk ke laporan Bawaslu,” ujarnya. Jamil mengatakan, sebelum masa kampanye Pilbup Sidoarjo 2020 ini, pihak Bawaslu Sidoarjo sempat melakukan klarifikasi terhadap seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN. Hasil klarifikasi itu sudah dilaporkan kepada Komisi ASN (KASN).
Dalam kegiatan sosialisasi netralitas ASN dalam Pilbup Sidoarjo itu, pihak KPUD Sidoarjo mengundang sedikitnya 50 ASN Sidoarjo. Mereka berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB .
Disampaikan Nafiunah, staf dari Bidang Program Data KPUD Sidoarjo, dengan banyak diberikan sosialisasi, diharapkan bisa meminimalisir jumlah ASN yang tidak netral dalam Pilbup tahun 2020. [kus]
