Foto: ilustrasi
Dindik Jatim, Bhirawa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menggelar Ujian Nasional Perbaikan (UNP) bagi lulusan SMA/SMK yang nilainya belum memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah mendapat alokasi anggaran senilai Rp 1,9 miliar. Sayang, dari total anggaran tersebut tak semua daerah di Jatim mendapat bagian.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, anggaran yang diberikan pemerintah pusat hanya bisa mendanai untuk operasional 255 server. Padahal dengan 145 sekolah yang dijadikan lokasi ujian, setidaknya dibutuhkan 287 server. Saiful merinci, dari 38 daerah yang menyelenggarakan UNP 29 Agustus hingga 7 September 2016 mendatang, ada tiga daerah yang tidak mendapat alokasi anggaran. Di antaranya ialah Banyuwangi, Sampang dan Bondowoso. “Sedang kita ajukan lagi supaya dapat anggaran. Kalau tidak, ya harus digabung dengan sekolah penyelenggara terdekat,” terang Saiful, Rabu (24/8).
Tahun ini, pelaksanaan UNP di Jatim pendaftarnya mencapai 10.249. Setiap peserta UNP didanai Rp 50.000. Sesuai petunjuk teknis, pendaftar bebas memilik lokasi ujian. Penyelenggara harus tetap menggelar ujian di lokasi yang ditentukan, meskipun jumlahnya kurang dari 40 anak. Sehingga meskipun peserta UNP dalam satu ruangan hanya 5 anak, maka pengeluaran dalam pemakaian server, pengawas maupun proktor dan teknisis sama saja dengan ruangan yang berisi 40 anak.
“Maunya memang praktis, dipusatkan satu lokasi untuk menghemat anggaran. Karena seperti UNP yang pertama peminatnya sangat sedikit. Tapi masalahnya juga belum tentu anak itu dekat dengan lokasi pusat ujian,” paparnya.
Dikatakannya, peserta yang telah daftar ulang belum tentu hadir saat ujian. Karena itu perlu ada kajian lagi dalam teknis dan pentingnya UNP ini. Sehingga tidak perlu adanya pemborosan anggaran. Ia juga menyarankan UNP untuk dilaksanakan pada siswa SMA saja. Sebab untuk siswa SMK sudah ada ujian kompetensi dan nilainya tidak sama dengan yang tertulis di ijazah.
“Fenomenanya (UNP) antara yang perlu dan tidak perlu. Kebijakan sudah bagus, tinggal menyikapinya bagaimana. Mungkin polanya bisa diubah lagi, jadi bisa lebih cepat, nilai kurang langsung bisa ada perbaikan,” paparnya.
Apalagi, lanjutnya, dengan jauhnya jarak UNP dengan UN, membuat peserta bukan lagi dalam pantauan sekolah. Tahun ini, peserta dengan nilai di bawah 55 di Jatim cukup banyak. Di jenjang SMA, nilai di bawah 55 mencapai 29,96 persen. Di jenjang MA ada 43,35 persen, dan di jenjang SMK ada 44,2 persen.
Di Jatim, sejumlah daerah tercatat memiliki peserta UNP cukup tinggi. Seperti Sidoarjo memiliki pendaftar UNP terbesar yaitu 1.557 orang, sedangkan Surabaya mencapai 1.318 orang. Disusul Kota Malang dengan 908 pendaftar, Kabupaten Tulungagung sebanyak 614 pendaftar dan Kabupaten Pasuruan 582 pendaftar.
Setiap Kota dan Kabupaten akan mendapatkan dana untuk UNP minimal Rp 15 juta. Hal ini disesuaikan dengan jumlah peserta dan lokasi yang digunakan. Kabupaten dan kota yang memiliki banyak pendaftar biasanya menggunakan banyak lokasi ujian. Sedangkan beberapa daerah yang sepi peminat hanya menggunakan satu lokasi ujian. Seperti Probolinggo, Ponorogo, Nganjuk dan Kabupaten Blitar.
Kabid Pendidikan Menengah Dindik Kota Surabaya Sudarminto menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan lembaga yang akan dijadikan sebagai lokasi UNP. Sekaligus sarana prasarana dan tenaga yang akan ditugaskan selama pelaksanaan. “Di Surabaya ada 31 lembaga sebagai pelaksana UNP,” pungkasnya. [tam]
