Bupati Saiful Ilah membuka acara Pemantapan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.n achmad suprayogi/bhirawa
Sidoarjo, Bhirawa
Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah menegaskan Pemkab Sidoarjo berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Pernyataan ini disampaikan Bupati Saiful Ilah saat membuka Pemantapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Kabupaten/Kota se Jatim di Gedung Serbaguna Sidoarjo Sport Center (SSC) Jl Lingkar Timur, Senin (4/6) kemarin.
Keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani dengan dimasukkannya tiga instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) untuk mendapat penilaian Zona Integritas WBK dan WBBM.
Ketiga instansi itu yakni Kec Sukodono, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo. Ketiga instasi ini sudah masuk dalam tahap verifikasi lapangan yang beberapa waktu yang lalu sudah dikunjungi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kementerian PAN RB, Muhammad Yusuf Ateh.
Bupati Saiful Ilah menegaskan, Pemkab Sidoarjo sudah mengajukan tiga instansi untuk dijadikan percontohan zona integritas WBK dan WBBM, beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan tinjau lapangan oleh Pak Yusuf Ateh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kementerian PAN RB. ”Kami tunggu hasilnya mudah-mudahan mendapat nilai bagus,” terang Saiful Ilah.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Menpan RB, Didid Noordiatmoko menambahkan, kalau wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi. ”Yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan public,” jelasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkab Sidoarjo, Ahadi Yusuf mengungkapkan, kini masih tiga instansi yang telah diajukan, sedangkan instansi lain sedang dalam mempersiakan diri dan proses berbenah. “Jadi, masih perlunya dilakukan skala perioritas pengajuan instansi mana yang harus diusulkan menjadi zona integritas WBK dan WBBM. Saat ini Pemkab akan mendorong instansi OPD yang bergerak pada pelayanan publik agar mempercepat langkah dan menyiapkan diri untuk kemudian akan kita usulkan ke Kemenpan RB,” tutup Yusuf. [adv.ach]
