Tiga Instansi Pemkab Sampang Digugat

6-foto B lis-n PN Sampang lakukan pemeriksaan tanah sengketaSampang, Bhirawa
Perkara sengketa lahan seluas 2,4 hektar di jalan Raya Makboel Kelurahan Polagan Sampang Kota, memasuki pemeriksaan setempat (PS) oleh pengadilan negeri Sampang dan pihak-pihak penggungat dan tergugat. Sengketa lahan ini melibatkan tiga instasi pemerintah sebagai tergugat di antaranya dinas kelautan, peternakan dan perikanan (DKPP) Provinsi Jatim, badan pertanahan nasional (BPN) Sampang, dan Kelurahan Polagan Sampang yang dianggap terlibat administrasi munculnya sertifikat tanah sengketa.
Setelah puluhan kali sudah dilakukan persidangan perkara nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Spg sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sampang, Rabu (7/1), majelis hakim bersama pihak-pihak memasuki pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa.
Mulyadi SH. MH. Kuasa hukum Suyanto atau Yanto dan Midah Cs selaku penggugat, saat ditemui di sela-sela pemeriksaan setempat, menjelaskan bahwa kliennya telah menggugat 12 pihak 3 institusi dan 9 perseorangan yang telah melakukan sertifikat tanah hak ahli waris.
Di antaranya, Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan (DKPP) Provinsi Jatim, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang, dan Kelurahan Polagan Sampang, H Badrut Taman, Hj Fatimah, H. Ainurrofiq, M. Musleh, Mashudi,Heru Cahyono, Deni Edi, Rony, dan Edi Susanto.
Kronoligisnya, awalnya tanah sengketa tersebut milik Ruehli bin Hamidin. Kemudian oleh DKPP Provinsi Jawa Timur dipinjam untuk dijadikan tambak percontohan pada tahun 80-an. Terdapat beberapa lahan milik warga lainnya juga dijadikan lahan percontohan tambak.
Setelah tahun 90-an pada saat itu H Astuki sebagai lurah Polagan dipanggil Bupati Sampang pada saat itu almarhum Makboel. Bupati menanyakan status tanah itu diterangkan bahwa tambak rakyat. Karena disebut tambak rakyat, Bupati pada saat itu tidak menyetujui untuk disertifikasi. Khawatir di lain hari ada yang komplain.
“Ternyata pada 2012 tanah itu disertifikasi atas nama Badrut Tamam Cs. Pada saat itu lurahnya Abd. Rohim selaku pihak yang juga menyetujui. Kemudian keluar sertifikat dari BPN Sampang, oleh sebab itu, kami berharap majelis hakim bisa memutusskan perkara sengketa ini dengan seadil-adilnya,” kata Mulyadi.
Syihabuddin, humas Pengadilan Negeri Sampang, saat ditemui dilokasi pemeriksaan tanah sengketa, menjelaskan saat ini pihaknya bersama pihak-pihak baik penggugat dan tergugat sedang melakukan pemeriksaan setempat terkait batas-batas wilayah tanah yang disengketakan para pihak, dari hasil pemeriksaan ini nantinya akan ada kesimpulan satu minggu mendatang terhadap obyek sengketa.
Pantauan di lokasi tanah sengketa, selain para pihak penggugat dan tergugat yang menjelaskan pada hakim majelis, terlihat beberapa aparat keamanan kepolisian dan TNI mengamankan proses pemeriksaan batas-batas tanah sengketa tersebut, namun proses pemeriksaan batas tanah sengketa berjalan lancar. [lis]

Keterangan Foto : Pengadilan dan pihak-pihak lakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa. [nurkholis/bhirawa]

Rate this article!
Tags: