Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Pusat, Brigjend Pol.Widiyanto Poesoko bersama tim saat mendatangi Mapolres Batu untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor OTT Pungli.
Kota Batu, Bhirawa
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pusat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pungli di lingkungan Pemkot Batu. Jumat (25/8), tim Satgas Pungli memeriksa tiga pejabat di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pemkot Batu. Dari ketiga terduga dan terperiksa tersebut, salah satunya adalah Pejabat Pembuat Komitmen di DPKPP.
Kabid Operasi Satgas Saber Pungli, Brigjend Pol.Widiyanto Poesoko mengatakan, ketiga terperiksa ini diamankan di wilayah hukum Kota Malang. Mereka diamankan di lokasi dan waktu yang sama. Namun untuk menetapkan adanya tersangka, para penyidik terus melakukan pendalaman atas OTT Pungli di Pemkot Batu ini.
Dan dalam OTT tersebut, Satgas Pungli mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp 25 juta dan sebuah mobil milik terlapor. “Kami masih akan memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan guna penyelidikan lebih lanjut. Kita akan memanggil sejumlah saksi tambahan, baik dari Pemkot maupun rekanan,”ujar Widiyanto, ditemui di Mapolres Batu, Jumat (25/8).
Jenderal Bintang satu ini menegaskan bahwa saat ini pihaknya belum menetapkan adanya tersangka. Karena itu dirinya tak bersedia menyampaikan nama dari ketiga pejabat Pemkot Batu yang kini menjalani pemeriksan.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Batu, lanjut Widiyanto, pihaknya menurunkan empat petugas Satgas Saber Pungli. Selama pemeriksaan, mereka bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli Kota Batu yang dikomandoi Waka Polres Batu, Kompol Nurmala.
“Kami terus mendalami kasus ini. Dalam keterangan yang kita terima, pungli dilakukan sebanyak 18 kali terhadap rekanan,”jelas Widiyanto.
Ketika kasus ini dikonfirmasi ke Pemkot Batu, tidak ada petugas DPKPP yang berani memberikan statement. Beberapa pegawai terlihat sibuk di bagian masing-masing. Sementara Plt Kepala DPKPP, Himpun, tidak berada di ruang kerjanya. “Bapak Himpun belum datang mas. Coba dicek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR),” kata petugas di DPKPP singkat.(nas)
