3 Profesor Bedah Perbup Pendidikan di Situbondo

Tiga Profesor Universitas Jember saat membedah Perbup Pendidikan Situbondo, diaula SMKN I Panji, kemarin. Puluhan Kepala Sekolah, pengawas dan Dewan Pendidikan ikut menjadi peserta acara tersebut. [sawawi/bhirawa]

Tiga Profesor Universitas Jember saat membedah Perbup Pendidikan Situbondo, diaula SMKN I Panji, kemarin. Puluhan Kepala Sekolah, pengawas dan Dewan Pendidikan ikut menjadi peserta acara tersebut. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Tiga Profesor dari bidang Hukum dan Pendidikan asal Universitas Jember (Unej) hadir di Kabupaten Situbondo guna membedah Perbup Pendidikan Situbondo, Minggu kemarin (3/5). Agenda yang sebelumnya dilalui dengan pembahasan Perda Pendidikan nomor 11 tahun 2013 itu, dibahas di Pendopo bersama Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto dan tim peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.
Prof Gufron, Dekan I Fakultas Hukum Unej Jember yang pertama kali tampil di hadapan puluhan Kasek dan pengawas membahas seluk beluk bahan Perbup maupun Perda, khususnya bidang aturan pendidikan. Selanjutnya, tampil pembicara kedua Prof Dafik dan terakhir Prof Hodri, pakar Pendidikan dari Universitas Jember. Kedua Profesor terakhir ini sudah cukup lama menjdi pendamping Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dan Dewan Pendidikan Situbondo, dalam membahas materi pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo DR Fathor Rakhman melalui Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Agus HP, mengatakan, kedatangan tiga Prof Unej merupakan salah satu metode untuk menjaring informasi terkait embrio sebuah peraturan. Ini karena Dinas Pendidikan (Dipendik) Situbondo sedang mempersiapkan draf Perbup tentang pendidikan.
“Sebenarnya Perbup sudah siap, tetapi masih membutuhkan penajaman. Makanya Dipendik bersama Dewan Pendidikan (DP) sengaja mengundang pakar-pakar bertujuan untuk memberi pencerahan agar hasil hasil ke arah final Perbup berhasil dengan baik,” terang mantan Kasi SMA itu.
Kata Agus, ketiga Prof tersebut memang dikenal sebagai pakar pendamping kegiatan DPRD di Indonesia, dimana kali ini dimintai bantuan memberikan penajaman draf Perbup Situbondo yang sebelumnya sudah diselesaikan tim perumus.
Dalam Perbup ini, lanjut Agus, diatur tentang enam bidang, diantaranya masalah guru, kepala sekolah, pengawas, mulok (muatan lokal), baca tulis hafal alquran (BTHQ) serta Ijin pendirian satuan pendidikan. “Ini sebagai pegangan suatu pijakan bagi implementasi beberapa hal tadi. Semua peraturan harus diatur sehingga nanti peraturan tersebut berjalan secara beraturan,” terang Agus.
Agus mencontohkan, izin pendirian sekolah SMK kini banyak yang tidak sehat. Dalam artian, ungkap dia, sekolah berdiri dengan bebagai satuan pendidikan namun kadang kurang memperhatikan layanannya. Terbukti ketika memberikan layanan dibawah standar minimal maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. “Contoh program keahlian di SMK, tetapi gurunya ahlinya tidak ada. Itu akan merepotkan proses belajar mengajar (PBM) dan ouput serta outcome pendidikan. Disaat hari pendidikan ini, Dipendik memulai memberikan kontribusi kepada masyarakat, sesuai dengan kualitas pendidikan yang diharapkan,” papar Agus.
Kedepan, lanjut Agus HP, Perbup Pendidikan Ini akan menjadi cikal bakal penjabaran Perda penyelengara pendidikan, yang sudah ditetapkan dua tahun lalu. Disaat menjelang habisnya masa jabatan Bupati Situbondo tahun 2015 Perbup ini diharapkan bisa diimplementasikan sebagai sebuah peraturan. [awi]

Tags: