Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo
Jakarta, Bhirawa
Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan prioritas evaluasi kabinet diarahkan pada sejumlah kementerian di bawah Menteri Koordinator Perekonomian yang selama ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan hidup rakyat yang fundamental.
“Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga perlu dievaluasi karena paling kontroversial dengan mendorong sektor energi ke arah mekanisme pasar, ” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Senin.
Kebijakan yang mengarah kepada mekanisme pasar tersebut, kata Karyono, menyebabkan fluktasi harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu singkat. Akibatnya, timbul gejolak harga dan kerasahan sosial di masyarakat.
Karyono menilai, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga kerap membuat kebijakan kontroversial dan diametral dengan aspirasi rakyat. Begitu pula dengan Menteri Perdagangan terkait harga kebutuhan pokok yang tidak stabil dan cenderung naik.
“Kebijakan impor barang-barang kebuituhan pokok yang dilakukan juga tidak selaras dengan semangat kemandirian yang ingin dibangun Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Selain masalah kebijakan, Karyono mengatakan evaluasi dalam perombakan kabinet juga bisa dilihat dari pernyataan dan tindakan kontroversial yang dilakukan beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri.
Karyono menyebutkan salah satu menteri yang bisa diidentifikasi kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial adalah Sekretaris Kabinet.
“Namun, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Semua bergantung kepada Presiden karena itu adalah domain Presiden,” ujarnya.
Karyono mengatakan Presiden Jokowi bisa menggunakan Nawa Cita sebagai indikator penilaian kinerja menteri bila melakukan perombakan kabinet.
“Pelaksanaan Nawa Cita seharusnya menjadi ‘common platform’ dan pedoman, arah dan tujuan bagi seluruh anggota kabinet dalam membuat dan menjalankan kebijakan,” katanya. [ant.ira]
