Tim Mawar Tak Diperintah Menculik Aktivis 99

Jakarta, Bhirawa
Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) era 1998 Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin mengatakan 11 anggota Tim Mawar yang dibentuk mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, tidak diperintahkan sama sekali untuk menangkap dan menculik para aktivis tahun 1999 silam.
“Dilihat dari sisi pidananya, kasus penculikan aktivis itu ada yang namanya 11 anggota Tim Mawar yang melampaui kewenangan tugas dan tanggung jawab. Dari 11 orang yang saya periksa waktu itu, mereka bilang tidak ada yang memerintahkan,” kata Djasri Marin dalam acara Eksaminasi Publik Terhadap Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), di Hotel Intercontinental, Jakarta, Senin (23/6).
Pernyataan Djasri menyikapi beredarnya surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas pemberhentian Prabowo Subianto dari institusi militer, di media sosial.
Surat itu kemudian diulas oleh mantan Panglima ABRI Wiranto yang juga Ketua Umum Partai Hanura, dengan menyatakan bahwa dalam surat itu Prabowo direkomendasikan berhenti dengan tidak hormat, karena terkait penculikan aktivis.
Djasri Marin menekankan 11 orang Tim Mawar yang dimintai klarifikasinya, telah mengakui hanya diminta untuk mengikuti orang-orang aktivis untuk mencari informasi dan mencari data saja.
“Dengan demikian saya sebagai penyidik mengusut mereka dan mengajukan mereka ke pengadilan. Kala itu saya tidak memeriksa Prabowo, karena tidak ada kaitannya,” ujar dia.
Sementara itu mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI (Purn) Johanes Suryo Prabowo menduga pembentukan DKP dilandasi faktor politis untuk menjadikan Prabowo sebagai kambing hitam.
“Sebagai upaya meredam gejolak politik yang terjadi pada 1998, prabowo dituduh sebagai aktor dibalik kerusuhan,” kata Suryo.
Dia mempertanyakan apabila Prabowo benar dalang kerusuhan, penculikan aktivis dan penembak mahasiswa Trisakti, maka seharusnya kala itu Prabowo tidak diizinkan bepergian ke luar negeri.
“Kalau betul dia (Prabowo) sejahat itu, dia tidak akan boleh ke luar negeri, tapi waktu itu dia bisa ke luar negeri, dan ironisnya di zaman Habibie dia malah tidak boleh pulang ke Indonesia,” ujar Suryo.  [ant. ira]