Tim penilai Kemenpan RB, Astri Mefayani dan Novi Kavita Sari yang didampingi Inspektur Investigasi Wahyu Adji , SH DESS disambut Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah III (Otban 3) Mauludin yang didampingi Ketua Tim Zona Integritas Dr Endang Puji Lestari, SH, MH.
Tim Penilaian Pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparat Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan penilaian pelaksanaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III (Otban III) Juanda, Jumat (26/11).
Tim penilai Kemenpan RB, Astri Mefayani dan Novi Kavita Sari yang didampingi Inspektur Investigasi Wahyu Adji , SH DESS diterima langsung oleh Kepala Otban 3 Mauludin yang didampingi Ketua Tim Zona Integritas Dr Endang Puji Lestari, SH, MH beserta seluruh pejabat struktural dan pegawai kantor Otban 3.
Saat melakukan penilaian, Tim dari Kemenpan RB melakukan inpeksi ke beberapa layanan yang diberikan Kantor Otban 3 seperti menilai layanan perizinan Otban, melihat dan mengamati kinerja inspektur navigasi penerbangan, melihat inspektur kelaikudaraan dan operasi penerbangan, mengamati tugas inspektur PKPPK dalam pelaksanaan tugas dan sebagainya.
Kepala Otban 3 Juanda, Mauludin seusai mendampingi Tim Penilaian Kemenpan RB, menjelaskan kedatangan tim penilai selain untuk memastikan semua pelayanan berjalan secara baik juga untuk menggali hal-hal lain yang telah dilakukan Otban 3 untuk mewujudkan WBBM. Lebih lanjut menurut Mauludin, pihaknya mendapatkan beberapa pertanyaan kritis terkait dengan kualitas lauanan dan juga inovasi yang telah dilakukan dalam mewujudkan WBBM.
Beberapa pertanyaan tersebut,misalnya terkait apa yang telah dilakukan berikut kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Selanjutnya, jelas Mauludin, pihaknya menjelaskan strategi Otban 3 dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Kami membangun dan mengembangkan sistem aplikasi pelayanan terpadu. Selain itu juga melaksanakan program menyentuh masyarakat dengan pendampingan padat karya, bantuan masyarakat terdampak bencana, kampanye keselamatan dan keamanan penerbangan,” jelas Mauludin. Bukan itu saja, Otban 3 jelas Mauludin juga melaksanakan manajemen media, sebagai ajang untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas, menjawab semua keluhan dan memberikan penjelasan terhadap semua aturan dan kebijakan di bidang penerbangan
” Terakhir kami laksanakan monitoring dan evaluasi terhadap semua program dalam pembangunan zona integritas untuk memastikan semua area perubahan telah melaksanakan program programnya,” tegas penuh keyakinan.
Secara khusus, Mauludin mengungkapkan adanya tantangan otban 3 dalam mengawasi penyelenggaraan penerbangan pada bandara internasional paling banyak diantara otban lainya di indonesia.
“Dan hampir semuanya merupakan enclave sipil, yaitu bandar udara yang digunakan selain untuk sipil (komersial) juga digunakan untuk kepentingan militer,” jelasnya.
Ketua Tim Zona Integritas Dr Endang Puji Lestari, SH, MH menembahkan beberapa layanan utama/unggulan yang dimiliki kantor Otban 3 di antaranya aplikasilayanan dan pengawasterpaduunggulan (siappentung), semua layanan sudah berbasis aplikasi yang dapat diakses di website www.otban3.dephub.go.id
“Kami juga memiliki layanan aplikasi internal ketatausahaan dari layanan perencanaan dan anggaran, persuratan, sampai pengelolaan barang milik negara, pada aplikasisatusaja,” jelasnya.
Menurut Endang, dengan menerapkan (sistem aplikasi tata usaha otban juanda, pihaknya telah mendapatkan penghargaan dari kppn sebagaijuarapertamapengelolaananggarantahun 2020. dan peringkat pertama pendapatanpnbpdaripemanfaatanasetotban 3 tahun 2020.
Lebih lanjut menurut Endang, untuk mendekatkan pada masyarakat terkait sektor transportasi udara, Otban 3 membuat prorgam OtbanTEKO (turba, edukasi, komunikasi, dan optimis) menggandeng mall layananSurabaya dan Sidoarjo.
Inspektur Investigasi Wahyu Adji, SH DESS menyampaikan bahwa kantor otban 3 merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang masuk nominasi usulan kementerian perhubungan menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). SelainWBBM, Kementerian Perhubungan juga mengusulkan UPT – UPTnya untuk dievaluasi guna memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). [why)
