Tim Penilai Kinerja Minta Maaf Pengisian Jabatan Belum Selesai

Pemkab Sidoarjo, Bhirawa
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab Sidoarjo, Drs Imam Mukri Affandy MM, menjelaskan saat ini tim penilai kinerja (TPK) Kab Sidoarjo masih terus memproses pengisian jabatan struktural yang banyak kosong di semua OPD.

“TPK Sidoarjo saat ini sedang menghimpun, pengisian jabatan yang kosong ini. Kalau sudah selesai, akan kami sampaikan kepada pimpinan,” jelas Imam Mukri, belum lama ini.

Menghimpun pengisian jabatan, kata Imam, gampang-gampang susah. Jangan sampai nanti salah pilih. Setelah dilantik jangan sampai performancenya tidak sesuai dengan harapan. Maka akan menjadi sorotan banyak pihak.

Pengisian jabatan, kata Imam, juga harus ada aturan dan proses. Misalnya mulai dari pengidentifikasian jabatan, tipologi jabatan, melakukan assesment, hasil assesment, menilai tour of duty pegawai dan track record pegawai.

“Hasil akan dibahas bersama oleh unsur kepegawaian yang diketuai oleh Sekda,” kata Imam, yang juga Kabag Kerjasama Pemkab Sidoarjo itu.

Imam mengakui saat ini masih banyak jabatan yang kosong. Mulai eselon IV, III dan II. Namun sekali lagi ditegaskannya semuanya masih dalam proses pengisian, yang dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai pertimbangan kepada pimpinan salah.

“Ini kami sampaikan supaya semua pegawai di Pemkab Sidoarjo bisa mengerti dan paham kondisi yang terjadi,” katanya. Menurut datanya ada sekitar 6.000 an pegawai diluar fungsional yang dalam proses penyaringan saat ini.

Beberapa waktu ini, Ketua Komisi A DPRD Kab Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, telah mendesak Bupati Sidoarjo agar segera mengisi banyak kekosongan jabatan di OPD. Sehingga berbulan-bulan ini masih dihandle oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

Diantaranya Asisten 2 Sekda, Dinas PUPR, Dinas PUBM, BKD, Kominfo, Dinsos, BPKAD, Dinas Perijinan dan Sekwan. Belum lagi jabatan setingkat eselon III dan eselon IV. Baik yang ada di Badan, Dinas dan Kecamatan.

Menurut Dhamroni, masalah ini sudah sempat ia lontarkan saat hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pekan lalu.

Menurut dirinya, kalau jabatan tersebut dibiarkan kosong terlalu lama dapat mengganggu kinerja pemerintahan. Disamping itu juga terjadi pemborosan, karena slot yang kosong tersebut tetap saja harus dianggarkan, walau dengan konsekuensi anggarannya tidak terserap.

“Komisi A minta Bupati Sidoarjo untuk segera mengisi jabatan yang kosong sesuai mekanisme yang ada, untuk kelancaran jalannya pemerintahan,” komentarnya. [kus.dre]

Tags: