Heri Susanto. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Anggota Tim Saber Pungli Pemkab Sidoarjo, DR Heri Susanto, menyampaikan sejak dikukuhkan Bupati Sidoarjo Januari 2017, tim ini sudah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tiga pelaku Pungli. Dua pelaku terkait pelayanan Prona sertifikat tanah. Diantaranya Kades Sarirogo, Kec Sidoarjo dan Kades Dukuh Sari, Kec Jabon.
”Pelaku satunya belum terekspose,” jelas Heri Susanto, Jumat (11/3), akhir pekan kemarin.
Menurut Heri, yang masuk dalam Bidang Pencegahan ini, penyelenggaraan sekolah gratis di Kab Sidoarjo, juga rawan terjadinya Pungli. Penyelenggaran sekolah gratis sembilan tahun SD sampai SMP, sudah ada Perda dan Perbup nya. Sehingga masalah biaya investasi dan biaya operasional sekolah menurutnya tentu saja ditanggung oleh APBD.
”Sehingga kalau ada tarikan, itu jelas melanggar, jajaran di sekolah harus bertanggung jawab,”jelas Heri yang juga Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo itu.
Dalam Analogi hukum, tambah Heri, semua tindakan yang memungut atau menarik biaya diluar ketentuan yang ada, baik itu UU, Perda dan Perbup, kata Heri, itu adalah termasuk Pungli.
Disampaikan Heri yang kini juga Plt Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Sdoarjo, agar Punglitak sampai terjadi di lembaga lembaga pelayanan publik, maka peranan pembinaan sangat perlu sekali. Ini untuk mencegah agar pelaku tidak sampai melakukan Pungli kepada masyarakat.
”Mencegah lebih baik daripada terlambat,” tegasnya.
Pungli, menurut Heri, tidak hanya merugikan secara materi kepada masyarakat. Tapi yang juga penting, yakni merusak budaya, karakter, kepribadian dan SDM bangsa Indonesia. [kus]
