Drs. H Rijanto
Kabupaten Blitar, Bhirawa
Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah konflik sosial di kalangan masyarakat, utamanya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Blitar tahun ini, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) mulai meningkatkan deteksi dini.
Diungkapkan Dewan Penasihat Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Blitar, Drs. H Rijanto, selain banyak persoalan sosial di tengah masyarakat baik isu ISIS dan sebagainya utamanya menjelang pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Blitar, pihaknya menilai perlu meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat.
“Kondisi seperti ini rawan konflik dan peluang terjadi gesekan antar kelompok terbuka karena latar belakang dan kepentingan yang berbeda, sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini,” kata Drs. H Rijanto yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar. Sehingga sebelum persoalan tersebut terjadi di masyarakat, maka Pemkab Blitar akan melakukan pencegahan dini. Mengingat konflik sosial dapat dicegah dengan deteksi dini dan pendekatan persuasif aparat kepada masyarakat.
“Karena salah satu upaya untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan dikalangan masyarakat adanya konflik sosial, maka masyarakat juga yang menjadi objek untuk melakukan deteksi dini di semua kalangan,” jelasnya.
Bahkan pihaknya sudah melakukan cegah dini di seluruh kelompok dan elemen masyarakat di Kabupaten Blitar melalui sosialisi langsung dan komunikasi aktif dengan kelompok masyarakat, namun akan semakin di tingkatkan kembali. Bahkan Pemkab Blitar juga sering mendapatkan masukan dari FKDM terkait konflik sosial yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Blitar juga mengoptimalkan keberadaan FKDM di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang telah dibentuk,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk lebih detail dalam pelaksanaan deteksi dini dikalangan masyarakat di Kabupaten Blitar di 22 Kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa ini, pihaknya juga membentuk FKDM sampai tingkat Desa/Kelurahaan sebanyak 248 Desa/Kelurahan.
“Ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan deteksi dini lebih kecil wilayahnya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan konflik sosial ditingkat Desa atau kelurahan segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut atau meluas diwilayah lain,” imbuhnya.
Sementara ditambahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto, dengan adanya berbagai isu sosial utamanya menjelang Pemilukada atau biasa dikenal dengan Pemilihan Bupati (Pilbup) tahun 2015 ini yang juga bisa mengakibatkan keamanan, ketertiban dan kenyamana masyarakat terganggu. Pihaknya juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi dan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Bahkan jika ditemukan ada yang mencurigakan adanya konflik ditengah masyarakat, pihaknya eminta masyarakat untuk komunikasikan aktif dengan aparat setempat untuk mencari solusinya.
“Lebih baik dilakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan, sebab dengan komunikasi dan deteksi dini di kalangan masyarakat sangat penting bagi Pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk menjadikan daerah yang kondusif,” kata Drs. Mujianto. [htn]
