Ashari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri melakukan rapat kerja tentang perizinan yang ada di Kota Kediri. Rapat kerja Pansus tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri.
Ketua Pansus, Ashari dari Partai Demokrat mengatakan, Pansus ini dibentuk untuk meneliti sejauh mana kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tentang pengurusan perizinan di Kota Kediri.
“Pansus ini dalam rangka meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Kediri, agar Perizinan di Kota Kediri lebih mudah sehingga banyak investor yang masuk disini,” ujarnya ,Senin (20/1).
Dari rapat kerja yang digelar di Solo kemarin, DPRD Kota Kediri mengakui masih banyak kendala dalam proses pengurusan perizinan. Salah satunya seperti kondisi kantor yang kurang memadai, sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga tekns.
Menurut Ashari, sejauh ini pengurusan izin di DPMPTSP Kota Kediri memang sudah menggunakan sistem online berupa aplikasi OSS. Namun sistem ini sendiri ternyata masih sering mengalami kendala seperti sulit diakses dan down server. Ditambah banyaknya masyarakat yang juga kurang paham dengan sistem tersebut.
Berikut rekomendasi dari DPRD tentang hasil rapat kerja tim untuk DPMPTSP Kota Kediri, pemindahan kantor DPMPTSP yang lebih representatif, peningkatan sarana dan prasarana di DPMPTSP, singkronisasi dan koordinasi lintas sektor perijinan, keterbukaan ibformasi zona lahan, sosialisasi OSS untuk meningkatkan pengguna layanan online serta penyediaan tenaga teknis untuk membantu masyarakat dalam pembuatan gambar untuk nengurus IMB.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Kediri Anang Kurniawan mengatakan dirinya segera menindak lanjuti hasil rekomendasi dari hasil rapat kerja tersebut” Intinnya dari rekomendasi itu segera kita tindak lanjuti, karena semua ini kan untuk kebaikan iklim investasi di Kota Kediri” kata Anang saat dihubungi. [Van]
