Tingkatkan Kualitas Garam Agar Diserap Pasar

Pemprov Jatim, Bhirawa
Provinsi Jawa Timur tetap akan mendorong peningkatan kualitas produksi garam agar dapat diserap pasar terutama kebutuhan industri yang membutuhkan kualitas garam lebih tinggi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Gunawan Saleh, terkait rencana pemerintah pusat untuk mengimpor garam sekitar 3 juta ton. Namun, lanjutnya, pemda tidak bisa mengintervensi hal tersebut mengingat kebijakan impor menjadi kewenangan pusat.

“Kami hanya bisa berupaya memperbaiki kualitas garam petambak dengan memberikan hibah seperti teknologi geomembran. Saat ini kualitas Hcl kita di bawah 90 persen, sedangkan kebutuhan industri adalah Hcl 97 persen,” jelasnya, Selasa (30/3).

Gunawan mengatakan pada tahun lalu untukj produksi garam di Jatim ditarget 900.000 ton, tetapi ternyata hanya mampu tercapai 360.000 ton. Kondisi itu dipicu oleh faktor harga garam yang sangat rendah sekitar Rp200 – Rp300/kg.

“Harga tersebut hanya cukup untuk ongkos angkut, sehingga banyak garam petambak yang dibiarkan di dalam gudang tambak,” ujarnya.

Gunawan berharap datangnya impor garam 2021 agar tidak sampai merembes ke pasar garam konsumsi. Hal ini dikarenakan untuk garam industri seharusnya dimanfaatkan untuk industri pengolahan seperti untuk pabrik kaca dan pabrik kertas.

“Kalau untuk makanan minum bukan garam industri tapi konsumsi karena untuk di malan. Sebenarnya untuk impor harusnya garam industri, dan pernah kita temukan rembesannya,” tambahnya.

Sebelumnya, kalangan petambak garam Jatim yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jatim meminta Pemprov Jatim untuk membantu menyuarakan sikap kepada pemerintah pusat atas rencana impor garam 2021 sebesar 3,07 juta ton.

Mereka menuntut agar pemerintah pusat menunda impor garam sampai garam rakyat bisa terserap pasar. Pasalnya saat ini masih ada stok garam sebanyak 1,2 juta ton secara nasional dan sebanyak 600.000 ton di antaranya ada di Jatim.

“Karena minim penyerapan, harga pun jadi anjlok. Untuk itu kami minta pemerintah sebelum impor harus intervensi dulu penyerapan garam rakyat, harga layak, dan monitoring stok,” kata Ketua HMPG Jatim, Muh Hasan. [rac]

Tags: