Tingkatkan Pelayanan Publik, Perlu Integritas dan Profesional Kerja

Sumenep, Bhirawa
Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan, dalam momentum peringatan otonomi daerah yang telah berjalan 22 tahun hingga 2018 ini, diperlukan integritas dan profesionalitas dalam bekerja agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Pada kesempatan ini kami menekankan pentingnya integritas, etika dan profesionalisme bagi para penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumenep, serta terus meningkatkan pelayanan publik,” kata Bupati Sumenep saat sambutan dalam upacara hari otonomi daerah, Kamis (26/4).
Mantan ketua DPRD Sumenep ini menyampaikan, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis ini telah mampu membawa masyarakat pada kondisi yang lebih baik, yakni lebih sejahtera di bidang apapun.
“Berkat komitmen semua pihak, penyelenggaraan pemerintahan di Sumenep ini mengalami kemajuan. Diantaranya penyusunan APBD Sumenep tahun 2018 tercepat di Jawa Timur dan untuk pertama kalinya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Sumenep meraih predikat baik atau B,” ungkapnya.
Ia menegaskan, dalam pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis, pemerintah daerah telah mampu membawa kaum perempuan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan berbagai program pemerintahan. Keikut sertaan perempuan tersebut diambil dari filosofi perjuangan ibu Kartini yang telah mampu mendobrak tradisi buruk pada waktu itu.
“Jadi, antara laku-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, terutama dalam peningkatan kesejahteraan sebagai mahluk sosial. Kaum perempuan di Sumenep ini tidak perlu kecul hati untuk ikut berjuang membangun Sumenep kedepan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menerangkan, selama ini trend bencana alam secara nasional cenderung meningkat. Misalnya, tahun 2016 kejadian bencana terjadi sebanyak 2.332 kali dan meningkat di tahun 2017 menjadi 2. 372 kali. Peningkatan bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam dan antropogenik.
“Kita wajib bersyukur, sebab, letak geografis kabupaten Sumenep termasuk daerah yang potensi bencananya sangat rendah. Di Kabupaten Sumenep tidak ada gunung aktif, bukan termasuk daerah jalur gempa bumi, serta tidak memiliki sejarah bencana-bencana lain seperti banjir dan tsunami.
“Namun, bukan berarti kita tidak waspada, sebab bencana alam kapan saja dan dimana saja datang, baik yang memiliki kerawanan tinggi maupun rendah,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjutnya, penanggulangan bencana alam menjadi tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha patut ditingkatkan di masa mendatang. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, tapi perlu dukungan dari masyarakat umum dan dunia usaha,” tambahnya. [sul]