Sutiaji
Kota Malang, Bhirawa
Pendataan, penataan hingga sertifikasi aset Pemkot, menjadi salah satu yang dikonsultasikan Walikota Sutiaji ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Aset menjadi salah satu perhatian lembaga anti rasuah, dan kita (kota Malang) juga dihadapkan pekerjaan rumah untuk konsolidasi aset daerah. Melalui divisi pencegahan, saya minta KPK untuk melakukan supervisi ke kota Malang, “ujar Sutiaji, Selasa 26/3 kemarin.
Ditegaskan Sutiaji, beberapa aset yang dikuasai orang per orang yang “dihak-i” secara sepihak akan ditertibkan dengan dukungan KPK.
Sinergi dan langkah kerjasama dengan KPK, dirintis dan dikomunikasikan Walikota Malang.
“Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah” yang diselenggarakan atas kerjasama KPK, universitas Paramadina dan Ford Foundation. Workshop dihelat selama 2 (dua) hari, 25 -26 Maret 2019.
Hari pertama digelar di auditorium Nurcholis Majid Universitas Paramadina dengan pemateri antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta dan Rektor Universitas Paramadina, Firmansyah.
Hari kedua (26 Maret) digelar Anti Corruption Learning Centre Gedung KPK RI Jalan Rasuna Said Jakarta, dan diikuti 42 Kepala Daerah.
“Langkah menggandeng kerjasama dengan KPK, sesungguhnya sudah kita komunikasikan pasca giat penandatanganan pakta integritas bersama Gubernur dan 38 Kepala Daerah di Jawa Timur, bulan kemarin. Saat itu saya berkomunikasi dengan Divisi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI wilayah Jatim. Salah satu follow upnya diundang pada giat workshop, sekaligus penguatan komunikasi dengan divisi Korsupgah KPK RI pusat, “ujar Pak Aji, demikian Walikota biasa disapa.
Selain terkait aset, secara khusus Walikota Sutiaji juga menyodorkan permohonan asistensi untuk pengelolaan parkir, penanganan pajak serta menyarankan agar proses penginput an SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dapat dibagi per zona wilayah untuk menghindari stagn atau down.
Sementara Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta menyatakan bahwa salah satu indikator indeks persepsi korupsi rendah, terpotret atas rendahnya pendapatan pajak atau retribusi. “Kalau suatu negara atau daerah pendapatan rendah serta jauh dari potensi yang ada, itu menjadi warning akan derajat korupsi yang harus dicermati, “tegas Alex.
Ada pun rektor Universitas Paramadina, Firmansyah, mengingatkan agar daerah tidak terjebak kepada korupsi yang sistemik. “Itu terjadi apabila kewenangan pejabat formal diambil alih oleh kekuatan modal, dipengaruhi dan diambil otoritasnya oleh lingkaran pimpinan dan kelompok kelompok interes lainnya. Jaga integritas akan menjadi kunci melawan korupsi, “tegas Firmansyah.
Hal menarik saat Walikota Malang memaparkan program lelang kinerja dan pendidikan karakter kejujuran non calistung untuk kelas 1 dan 2 SD, direspon positif dan direkom untuk dapat dijadikan pilot project percontohan nasional. [mut]
