Tingkatkan Peran Badan Pangan Nasional

Belakangan ini, masyarakat tengah dipusingkan dengan persoalan kenaikan harga minyak goreng dipasaran, ironisnya belum kelar persoalan mahalnya minyak goreng justru belakangan malah terjadi kelangkaan minyak goreng yang diikuti pula dengan naiknya harga kedelai, daging dan cabe. Realitas tersebut, seolah menggambarkan kelemahan peran pemerintah dalam mengawal ketersediaan dan distribusi pangan. Logis adanya, jika persoalan pangan menarik untuk terus mendapat perhatian publik, lebih-lebih, dalam waktu dekat umat muslim akan memasuki bulan Ramadan yang biasanya memiliki irama kenaikan harga pangan yang tidak bisa terhindari.

Kenaikan harga pangan di negeri mestinya tidak harus terjadi secara ajek saat memasuki hari-hari besar keagamaan dan nasional, seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan tahun baru manakala pemerintah mampu memperkuat peran Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas pangan dan Perum Bulog, pasalnya Perum Bulog menjadi lembaga yang mendapat tugas pemerintah menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen dan produsen. Tepatnya, melalui Salah Peraturan Presiden (Perpres) No. 48 Tahun 2016.

Terlebih, kenaikan harga sangat sulit dihindari terutama pada produk-produk yang masih diimpor. Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) melaporkan Indeks Harga Pangan pada Januari 2022 berada di posisi 135,7 poin atau mengalami peningkatan 1,5 persen dari catatan Desember 2021. Dilanjutkan, kenaikan signifikan pada indeks harga minyak nabati sebesar 4,2 persen secara bulanan ke angka 185,9 poin pada Januari 2022. Tren itu disebabkan karena kenaikan harga untuk sejumlah komoditas seperti minyak sawit, kedelai, lobak dan minyak biji bunga matahari, (Kontan, 1/3/2022).

Memang, tidak bisa terpungkiri bahwa kenaikan harga pangan dalam negeri sulit dihindari lantaran bahan baku yang mayoritas masih diimpor. Namun, kendati demikian pemerintah harus memberikan intervensi pada kenaikan harga yang terjadi. Salah satunya, pemerintah bisa memulihkan sisi permintaan yang lebih cepat dibandingkan penawaran dan dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi dengan menyiapkan jaring pengaman bagi masyarakat yang kurang mampu.

Gumoyo Mumpuni Ningsih
Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang.

Tags: