Ketua Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim Dra Umi Yuniati MM (kiri) saat bertemu dengan Bupati Trenggalek Emil Elestiano Dardak.
(Fasilitasi Pembentukan District Working Group di Trenggalek dan Pamekasan)
DP3AK Jatim, Bhirawa
Proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan pemerintah perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya untuk menjamin agar pembangunan nasional tetap bisa berjalan dengan dukungan SDM yang andal dan berkualitas.
Sejalan dengan itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pengembangan Program Keluarga Berencana yang terintegrasikan dengan program Kampung KB.
Ketua Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AK Provinsi Jatim Dra Umi Yuniati MM menjelaskan program tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Trenggalek. Format kegiatan adalah Fasilitasi Pembentukan District Working Group (DWG) / Kelompok Kerja bidang KKBPK.
Menurut Umi, kegiatan tersebut digelar bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim dan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP).
“Harapannya, tujuan pembangunan SDM melalui program KKBPK yang terintegrasi dengan Kampung KB bisa tercapai secara optimal,” jelas Umi.
Lebih lanjut menurut Umi Yuniati rangkaian tahapan Pembentukan DWG / Kelompok Kerja bidang KKBPK / Kampung KB yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Trenggalek diawali dengan audensi dengan Pemerintah Daerah, kemudian pelaksanaan pertemuan DWG (tahap I – IV) dan ditutup dengan audiensi dengan Kepala daerah.
Menurut Umi, saat melakukan audensi dengan pemerintah daerah pihaknya menyampaikan perlunya implementasi Surat Edaran Gubernur 440 / 4675 / 031 / 2016 tentang Peningkatan Koordinasi Program Kependudukan, KB, Pembangunan Keluarga dan Kesehatan di Provinsi Jatim. Sementara pelaksanaan pertemuan DWG yang berlangsung selama 4 tahap terdiri dari koordinasi pembentukan Tim DWG (Pokja KKBPK) dan advokasi penyusunan draft SK Bupati hingga agenda finalisasi Penyusunan Rencana Kerja Tim DWG dan Penyusunan ToR Kegiatan pada 2018. Selanjutnya kegiatan ditutup dengan audensi dengan Kepala Daerah yang agendanya menyampaikan progres pembentukan Tim DWG (Pokja KKBPK) dan rencana advokasi Tim Pokja Kecamatan dan Tim Pokja Desa oleh Tim Provinsi Jatim pada 2018 mendatang.
Secara khusus Umi juga menjelaskan DWG adalah Tim Kelompok Kerja yang terdiri dari peran semua lintas sektor terkait untuk memperkuat program kependudukan, keluarga berencana (KB) dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang operasionalnya akan didukung oleh pemanfaatan anggaran (baik dari APBN, APBD) melalui dukungan pendanaan APBDes, sehingga diharapkan dengan adanya Tim DWG akan bisa memberikan solusi terhadap berbagai persoalan KKBPK yang ada serta sumbangsih nyata demi terwujudnya masyarakat dan keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera.
Sementara Kampung KB adalah program pusat untuk memberdayakan masyarakat, setingkat RW atau desa/dusun dengan kriteria tertentu yang melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara komprehensif dan terintegrasi.
“Jadi program District Working Group (DWG) Pokja KB-MKJP untuk pengembangan KKBPK sangat relevan dan terintegrasi dengan program Kampung KB,” tegas Umi lagi. [adv.why]
