Surabaya, Bhirawa.
Dalam mengatasi persoalan tingginya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah harus bersinergi dengan seluruh stake holders, salah satunya adalah perusahaan. Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Tutut Herawati, MM saat dikonfirmasi Selasa (22/9) kemarin terkait penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Program Pengembangan KB yang digelar BPPKB Provinsi Jatim 16 – 18 Sepetember yang lalu.
Menurut Tutut sinergi program KB pemerintah dengan program KB perusahaan sangat efektif dalam mendukung produktifitas kerja disamping turut mendukung upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu/bayi serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
Disamping itu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berada di garda terdepan memiliki tugas, tanggung jawab dan peran yang cukup signifikan dalam mensukseskan keberhasilan program KB. sehingga harus berusaha aktif, memiliki kreatifitas dan inovatif serta selalu meng up to date informasi. Dalam tatanan kehidupan di masyarakat banyak persoalan kesehatan reproduksi yang perlu mendapat perhatian seperti penularan HIV/AIDS, kanker serviks/payudara, ASI eksklusif, ketahanan keluarga (bina keluarga balita, bina kelurga remaja, bina keluarga lansia), penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sebagainya.
Ketua Bidang KB BPPKB Provinsi Jatim Dra Umi Yuniati MSi menambahkan dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenaga Kerjaan pasal 86 ayat 1a. juga diamanatkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Program pelayanan kesehatan kerja yang dianjurkan adalah program paripurna, terdiri dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
Program KB – kesehatan reproduksi lanjut Umi merupakan salah satu upaya preventif yang sangat efektif dalam penurunan angka kematian ibu/bayi serta pengendali laju pertumbuhan penduduk. Di samping itu, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktifitas. [why.adv]