Tingkatkan Peran Nakes dan Ponkesdes, Ketua Komisi E Minta One Village One Nurse

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana pada acara Focus Group Discussion (FGD) di salah satu hotel di Kota Kediri, Selasa (26/10/2021) malam. Ist

DPRD Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim didorong membangun sinergi dengan Pemkab/Pemkot untuk meningkatkan peran perawat dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di seluruh wilayah. Disamping itu, one village one nurse demi masyarakat desa mampu memelihara kesehatan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana saat Komisi yang membidangi Kesra menggelar Focus Group Discussion (FGD) di salah satu hotel di Kota Kediri, Selasa (26/10/2021) malam.
FGD yang berlangsung selama dua hari, 25 -26 Oktober 2021 ini mengangkat tema tentang optimalisasi peran perawat Ponkesdes untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur.
Menurut Renny, di kondisi yang masih dalam pandemi Covid-19, peran tenaga kesehatan (nakes) sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk peningkatan derajat kesehatan kepada masyarakat.
Nakes saat ini, kata Renny, juga masih menjadi garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19. “Karena nakes ini berada di garda terdepan ketika seluruh dunia sedang menghadapi gelombang ke-2 varian baru saat itu. Kita tidak bisa prediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19,” ujar kakak kandung Menteri Sekretris Kabinet Pramono Anung ini.
Oleh karena itu, Renny menjelaskan bahwa keberadaan Ponkesdes dengan perawatnya diharapkan merata di seluruh wilayah. “Syukur jika sesuai dengan keinginan pemerintah pusat, 1 desa 1 perawat,” harap legislator yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Pemprov Jatim sendiri, bebernya, telah mengalokasikan anggaran bagi keberadaan 3.213 perawat Ponkesdes melalui dana APBD 2021.
Tenaga kesehatan termasuk perawat, tambah dia, masih ditempatkan di wilayah perkotaan di Jawa Timur, sedangkan di daerah terpencil atau kepulauan masih minim.
Dalam kesempatan tersebut, Renny menyebut wilayah Kabupaten Kediri yang terdiri 343 desa, 26 wilayah kecamatan belum ada Ponkesdes.
“Monggo Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri segera dikomunikasikan dengan Mas Bupati (Bupati Kediri Hanindhito),” ujar Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kediri ini.
Dengan jumlah cakupan wilayah yang cukup luas, sebutnya, semestinya Kabupaten Kediri memiliki 10 Ponkesdes.
Tidak hanya Kabupaten Kediri, Renny juga menyarankan kepada Pemerintah Kota Kediri untuk menambah jumlah Ponkesdes yang saat ini baru ada satu.
“Ya kalau bisa jangan satu, jika bisa di tiap kecamatan dulu, mumpung ada proses pembahasan anggaran di Kota Kediri,” harap Renny.
Pihaknya siap membantu menyampaikan usulan tersebut agar bisa nyambung ke Dinkes Kota Kediri. Dia juga memprioritaskan penambahan Ponkesdes di Kabupaten Kediri. “Kita komunikasikan ke Mas Bup minimal bisa segera terbentuk,” ujarnya .
Kegiatan Focus Group Discussion dihadiri Dinas Kesehatan Bakorwil 2, Ketua PPNI Kabupaten / Kota se-Bakorwil 2 dari wilayah Bojonegoro, Mojokerto, Kediri dan Lamongan, serta perwakilan perawat Ponkesdes se-Barkorwil 2. [geh]

Tags: