Gubernur Jatim Dr H Soekarwo disaksikan KASAL Laksamana TNI Ade Supandi SE, MAP menandatangani MoU Bidang Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM di Gedung Negara Grahadi, Selasa (24/1).
Pemprov, Bhirawa
Guna meningkatkan kualitas SDM, Pemprov Jatim bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Salah satu bentuknya yakni penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi SE, MAP tentang kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM di Jatim.
Dalam acara penandatanganan yang dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/1) itu, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Jatim dan Dinas Pendidikan TNI AL tentang Peningkatan Pendidikan dan Kualitas SDM dalam Penerapan Kurikulum Khusus Bela Negara dan Kemaritiman pada SMAN Taruna Jatim.
Penandatanganan Gubernur Jatim-KASAL ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim dengan Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) tentang Pelaksanaan Pelatihan Kerja dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM bagi Pencari Kerja Jatim.
Pada waktu yang sama, juga dilakukan penandatanganan antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Dirut PT PJB tentang Pengembangan SDM di Bidang Operation and Maintenance Pembangkit Tenaga Listrik.
Dalam sambutannya, Gubernur Soekarwo mengatakan kerjasama ini baru pertama kalinya dilakukan pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI AL dalam rangka pengembangan SDM. Kerjasama ini merupakan wujud sumbangsih serius TNI AL terhadap permasalahan SDM di Jatim.
Menurutnya, kerjasama pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dengan TNI AL bisa menyasar pada kawasan pantai selatan. Sebab, kawasan ini memiliki potensi ikan luar biasa seperti ikan tuna sirip kuning yang diekspor ke Jepang. “Kerjasama tentang kemaritiman, menjadi bagian penting kesejahteraan masyarakat pantai selatan. Potensi pantai selatan luar biasa, bahkan ikan tuna sirip kuning langsung diminta Jepang,” tuturnya.
Dijelaskan pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, kebutuhan Jatim akan pendidikan vokasional sangat serius, karena 42 persen tenaga kerja di Jatim hanya lulus SD dan tidak lulus SMP. Artinya, tenaga kerja unskilled di Jatim cukup banyak.
Lebih lanjut disampaikannya, sejak tahun anggaran 2012/2013, Pemprov Jatim membuat rasio 70 persen SMA : 30 persen SMK menjadi 70 persen SMK : 30 persen SMA. Guna mendukung hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan moratorium terhadap SMA atau tidak boleh mendirikan SMA mulai 2015. “Akhir 2016 baru bisa mencapai 65 persen SMK dan 35 persen SMA,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi SE, MAP mengatakan MoU ini merupakan kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dan TNI AL. Kerjasama ini diimplementasikan kedua belah pihak khususnya dalam konteks pendidikan dan pelatihan.
Menurutnya, TNI AL mempunyai kapasitas pendidikan, tidak bisa dikatakan idle. TNI AL sendiri memiliki prodik setiap tahunnya sebanyak 220 prodik. Di antara itu, ada waktu luang yang bisa dimanfaatkan. Sarana alat instruktur dan alat penolong instruksi TNI AL bisa digunakan untuk pelatihan di Jatim. Khusus, untuk SMK Taruna Nala diberikan bantuan berupa instruktur dan pelatihan bagi murid-muridnya. “TNI AL mempunyai Komando Pengembangan dan Pendidikan. Kobangdikal harus bisa bermanfaat bagi lingkungan. Sampai saat ini TNI AL selalu siap membantu,” tegasnya.
Menurutnya, di bidang kemaritiman, Gubernur Jatim memiliki kejelian dalam melihat fasilitas yang ada di TNI AL. “Sayang jika tidak memberikan manfaat bagi kepentingan SDM di Jatim. TNI AL sendiri telah melakukan pelatihan kepada sebanyak 200 nelayan pada 2004. Melalui kesepakatan bersama hari ini (kemarin, red) menjadi langkah yang baik untuk dilanjutkan. Baik itu alat las, elektronika, permesinan, etiket table manner, pengamanan domestik dan yang lain,” ujarnya. [iib]
