Bencana ke-iklim-an telah melanda, terasa makin “kenyang” menghadapi kepedihan. Trauma moril, serta kehilangan harta dan hancurnya sarana nafkah, sudah kerap terjadi. Sampai korban jiwa anggota keluarga sudah sering terjadi. Karena itu tak boleh lena terhadap kemungkinan bencana. Terutama BPBD mestinya lebih memasifkan gerakan tanggap bencana, lebihdini. Termasuk perluasan informasi cuaca ekstrem dan mitigasi bencana. Juga pelatihan menghadapi bencana.
Tetapi sesungguhnya, bencana tidak pernah datang tiba-tiba. Selalu ada peringatan dini (early warning) alamiah. Tak terkecuali badai (di darat maupun di perairan). Putting beliung di darat, serta ombak besar selalu diawali dengan tanda berupa awan cumulus nimbus yang pekat. Hanya menunggu waktu dan tempat yang lebih hangat untuk berubah menjadi badai. Seperti terjadi dalam sehari, meluapnya sungai Bengawan Solo, telah merenggut korbanjiwa di Bojonegoro dan Tuban.
Hampirseluruhkawasan berpotensi terdampak bencana ke-iklim-an. Antaralain Ponorogo dan Trenggalek, mendahului mengalami tanah longsor. Hampir bersamaan dengan banjir di Pamekasan (Madura). Bencana telah sering berulang, sehingga dibutuhkan kesiapan yang lebih menyelamatkan. Pemerintah (pusat dan daerah) patut meningkatkan perhatian pada sarana dan prasarana. Di antaranya urusan sungai, dan memperbaiki kondisi lahan hutan (Perhutani).
Sebagai garda terdepan ke-bencana-an, inovasi dan kreasi tim BPBD harus selalu dilakukan.Termasuk memasukkan aspek rencana tata ruang wilayah (RTRW).Di wilayah pesisir, juga diperlukan informasi cuaca melalui aparat desa. Hal itu disebabkan potensi badai di Jawa Timur menempati urutan kedua. Bisa mengancam 31 kabupaten dan kota. Ketika musim badai, perekonomian yang diusahakan oleh nelayan lumpuh total. Bahkan sering mengakibatkan korban jiwa.
Selain hulu dan hilir sungai, kawasan muara dan perairan patut memperoleh perhatian ekstra. Jawa Timur memiliki perairan (garis pantai) sepanjang 1.900 lilometer. Luas perairan mencapai 357 ribu meter-persegi. Bahkan lebih dari 60% merupakan wilayah pesisir. Wilayah inimerupakan “hartakarun” untuk jasa ke-maritim-an. Sehingga patut “dilindungi” ekosistemnya, agar dapat memakmurkan masyarakat (dan negara).
Namun hingga kini kawasan pesisir masih menjadi kantung kemiskinan. Diantaranya disebabkan dera-an bencana. Pesisir masih menjadi kawasan rawan banjir ROB dan badai. Dengan penataan dan penjagaan ketat RTRW, maka dampak bencana dapat diminimalisir. Terutama perbaikan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana, sebagai tanggungjawab pemerintah.
UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 21 huruf (a) diberikan tugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), antaralain berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara tekstual dinyatakan:”… usaha penanggulangan bencana yang mencakup …, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.”
Beban ini diulang lagi pada pasal 57 dan pasal 58 (tentang rehabilitasi), terdapat sebelas item. Rehabilitasi merupakan perbaikan sarana dan prasarana umum, pemulihan sosial psikologis sampai pemulihan pelayanan publik. Sedangkan pada pasal 59 ayat (1) huruf f, dirinci tugas re-konstruksi, meliputi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
Pengalaman di berbagai negara (terutama Jepang), penegakan regulasi (UU danPeraturan Daerah) tentang RTRW dan pelatihan dilakukansistemik. Selainitu, upaya penanggulangan bencana dijadikan sebagai gerakan sosial .Bukan gerakan politik. Hasilnya nyata-nyata dapat mengurangi dampak bencana terhadap akses perekonomian maupun kerugian im-material (korban jiwa).
Tetapi di Indonesia, lokasi bencana tak jarang menjadi “disulap”menjadiarena kampanye parpol. Banyak bendera (dan spanduk) parpol bertebaran. Juga posko bantuan bencana berlambang simbol parpol. Yang lebih ironis (dannista), lokasi bencana dijadikan pencitraan politik menjelang pemilihan Kepala Daerah. Seperti saat ini, banyak incumbent memanfaatkan bencana sebagai lading kampanye.
——— 000 ———
