Kapolres Nganjuk AKBP Muhamad Darwis.(ristika/bhirawa)
Nganjuk, Bhirawa
Belum jelas indikasi adanya tindak pidana korupsi, unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk telah memanggil seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Nganjuk. Terutama SKPD teknis seperti Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Pengairan.
Pemanggilan dan pemeriksaan setidaknya sudah berlangsung sejak pertengahan Juni lalu. Beberapa pejabat SKPD yang telah dipanggil selain SKPD teknis diantaranya adalah Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Nganjuk, dan Dinas Kesehatan.
Pemeriksaan terus berlanjut sampai awal pekan ini, dengan sederet pejabat yang menyusul akan diperiksa. Pemeriksaan itu disebut-sebut terkait pelaksanaan kegiatan APBD Nganjuk tahun anggaran 2015 dan 2014.
Kapolres Nganjuk, AKBP Muhamad Darwis ternyata tidak menampik agenda pemanggilan dan pemeriksaan para pejabat Pemkab Nganjuk baru-baru ini oleh penyidik. Hanya saja, Kapolres sebatas memberi gambaran umum bahwa tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk tindakan preventif. “Dalam rangka pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi,” papar M Darwis.
Diakui M Darwis, Polisi dan penegak hukum lain telah mendapat intruksi langsung dari Presiden maupun Kapolri untuk mengawal pelaksanaan APBD. Namun demikian dalam perjalananya jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi maka, tidak menutup kemungkinan adanya tindakan hukum.
Lebih lanjut M darwis mengatakan, bahwa pemeriksaan pejabat SKPD itu hanyalah permintaan data tentang apa yang dikerjakan selama tahun 2015, 2014 dan apa yang akan dikerjakan selama tahun 2016. Menurut m Darwis, pemaparan data dari masing-masing SKPD tersebut akan dianalisis dan dicek pelaksanaannya di lapangan oleh penyidik. “Bila ditemukan ada indikasi tindak pidana dari apa yang sudah dikerjakan, maka akan dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan,” ujar M Darwis. [ris]
