Tak mudah melaksanakan matra ke-tentara-an pada era demokrasi dan transparansi global. Tetapi situasi sosial-politik nasional saat ini menguntungkan TNI (Tentara Nasional Indonesia), dibanding era yang telah lalu. Selama 70 tahun, TNI telah melewati berbagai situasi zaman, masing-masing dengan tantangan yang khas. Dahulu (sampai tahun 1965) TNI pernah terkotak-kotak dalam politik ideologi, larut pada kepentingan parpol (partai politik).
Jalur politik yang boleh arungi oleh TNI, adalah politik kenegaraan. Bukan politik parsial ke-parpol-an. Pengalaman masa lalu, politik ke-parpol-an menyebabkan angkatan perang (sebutan TNI masa lalu) terkotak-kotak. Bahkan saling “kokang senjata” terhadap sesama tentara. Brigade “milik” suatu parpol, menculik dan menembaki brigade “milik” parpol lain.
Pada masa berikutnya, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebutan TNI pada masa orde baru) terkooptasi oleh rezim. Dijadikan “centeng” pemerintah. Itu menyebabkan ABRI sering melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Syukur pada masa kini, TNI bukan dibawahkan oleh politik parsial. Melainkan berdiri di atas semua golongan. Ternyata, TNI bisa dengan cepat mereformasi diri, merespons positif gelombang demokrasi.
Dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, klausul menimbang, dinyatakan, “Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia… .” Klausul menimbang tersebut menjadi sokoguru TNI. Yakni, mengacu pada tiga pilar nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil dan HAM.
Amanat dalam klausul menimbang tersebut, diulang lagi pada norma UU TNI pasal 2 huruf d. Maka dengan ketiga pilar itu, TNI niscaya menyatu dengan kehendak rakyat. Ini akan meringankan beban TNI, manakala didukung rakyat secara riil. Bukan hanya dukungan parpol di DPR, melainkan citra positif kebanggaan publik. Citra itu bisa dibangun dengan membaur dalam acara bersama rakyat.
TNI dapat membuat program aksi sosial, berupa audiensi masyarakat. Misalnya, lebih sering mengundang masyarakat untuk melihat markas tentara. Juga istighotsah bersama masyarakat. Bisa pula dilakukan bekerjasama dengan lembaga pendidikan (sekolah serta pesantren) untuk melatih karakter kebangsaan. Pada beberapa daerah, lapangan markas komando dijadikan fasilitasi publik untuk pasar malam, serta arena hiburan umum.
Memperingati hari jadi TNI ke-70, negara masih “berhutang” untuk meningkatkan profesionalisme ke-tentara-an. Terutama alutsista (alat utama sistem persenjataan). Walau pada ke-militer-an, dikenal paradigma persona in-grata, bahwa kompetensi individual menjadi “alat” utama perang. Seperti kata pepatah, “man behind the guns.” Tentara-lah yang membuat senjata menjadi hebat. Sehingga perlu dibentuk tentara yang mampu menciptakan senjata hebat, melalui pendidikan di luar barak.
Kebersamaan rakyat dengan TNI, merupakan perintah konstitusi. Dalam UUD pasal 30 ayat (2), diamanatkan, “Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia ….” Menilik sejarah-nya, TNI memang berasal dari laskar rakyat yang mencintai negaranya, ingin negerinya berdaulat. Mendaftar sebagai tentara, tidak mengharap bayaran.
Harus diakui, negara belum mampu menjamin kesejahteraan prajurit TNI. Sebagaiamana amanat UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 49 menyatakan, “Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.” Namun hingga kini, penghasilan TNI tergolong rendah jika dibanding negara tetangga.
TNI memang telah kembali ke barak. Namun barak, juga harus menjadi lingkup magnet peningkatan harkat sosial prajurit. Dukungan rakyat akan lebih menjamin terwujudnya amanat UUD, yakni TNI yang bertakwa, cerdas, kuat, dan enak bergaul.
——— 000 ———–
