Tokoh-tokoh pendidikan dan berbagai elemen bersatu tekad mengembangkan pendidikan di Jatim, Kamis (2/10).
Dindik Jatim, Bhirawa
Tokoh-tokoh pengamat pendidikan berkumpul di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Kamis (2/10) kemarin. Mereka datang untuk ambil bagian dalam merancang Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Beberapa pembahasan yang menjadi sorotan ialah mengenai pendidikan karakter, pendidikan vokasi dan pendidikan keagamaan. Tak hanya itu, dalam rancangan Pergub ini juga akan menyertakan pondok ramadan sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekolah.
Pengamat pendidikan Prof Anita Lie memberikan sejumlah kritik mengani isi dalam draft Pergub tersebut. Salah satunya ialah seputar pendidikan karakter yang masih menjadi tanggung jawab guru dan materi keagamaan saja. Padahal, berbicara karakter yang mengambil nilai-nilai keagamaan merupakan kewajiban semua guru di semua sekolah, baik berbasis agama maupun tidak. “Jadi, bukan guru agama saja yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter. Semua guru mata pelajaran harus ikut menanganinya,” katanya setelah mengikuti jaring aspirasi di Kantor Dindik Jatim.
Tidak hanya itu, lanjut dia, penanganan pendidikan vokasi juga dinilai belum konsisten. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kadang-kadang mendapat dukungan dari pemerintah. Namun, tak jarang juga diabaikan. Sikap inkonsisten inilah yang harus diluruskan kembali. “Sekarang SMK sedang gencar diperhatikan pemerintah. Nanti lemah lagi perhatiannya. Ini kan tidak konsisten,” tutur Direktur Pasca Sarjana UWKM Surabaya itu.
Dimasukkannya budaya lokal dalam penyelenggaraan pendidikan tidak luput dari perhatiannya. Sebab, tidak semua budaya lokal pantas dimasukkan ke ranah pendidikan. “Perlu kekritisan sebelum memasukkan budaya lokal. Harus disaring mana yang baik-baik. Tapi, pemerintah harus menjamin supaya anak-anak kita tidak tercerabut dari akar budayanya,” perempuan yang sempat menjadi tim pengembangan kurikulum 2013 ini.
Terkait kegiatan pondok ramadan, Mantan Rektor Unesa Prof Muchlas Samani mengatakan pentingnya kegiatan itu sebagai bagian pendidikan karakter. Meski sudah lama ada, Muchlas mengaku sejauh ini maasih belum optimal. Sehingga pemerintah dianggap perlu untuk membuat sebuah pedoman agar lebih optimal. “Kan masih banyak sekolah yang belum melaksanakannya. Jadi dengan Pergub ini kita buat pedoman agar lebih banyak sekolah yang menyelenggarakannya,” kata dia.
Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan, pihaknya sengaja mengundang para tokoh pendidikan dalam rangka pengembangan pendidikan di Jatim. Rancangan Pergub ini merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Ada empat Pergub sekaligus yang kini tengah dirancang. Di antaranya ialah Rancangan Pergub Jatim tentang penyelenggaraan pendidikan di Jatim, rancangan Pergub tentang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, rancangan Pergub tentang pendanaan pendidikan dan pengalokasian dana pendidikan, serta rancangan Pergub tentang pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Keagamaan (LPMPK).
“Dalam waktu dekat keempat Pergub ini akan segera kita selesaikan dan diaplikasikan untuk kepentingan pendidikan di Jatim,” kata dia.
Selain tokoh pendidikan, untuk menggali seputar pendidikan karakter, Dindik Jatim juga menghadirkan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, Dewan Pendidikan Jatim, pengamat pendidikan dan praktisi pendidikan dari sekolah-sekolah favorit juga dihadirkan dalam kesempatan itu. “Ini merupaka langkah strategis dan jitu untuk mematangkan pergub yang kini disiapkan tim perumus,” ungkap Harun. [tam]
