Tolak UU Cipta Kerja, KPSI Pilih Audensi dengan DPRD Kabupaten Malang

Ketua DPC KPSI Kab Malang Kuswantoro Widodo (kiri) saat menandatangi surat pernyataan penolakan UU Omnibus Law yang disaksikan Plt Ketua DPRD Kab Malang Sodikul Amin (kanan), di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat. [cahyono/Bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Kebijakan pemerintah mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, hal ini telah membuat aktivis buruh dan mahasiswa menggelar aksi unjukrasa menolak kebijakan pemerintah tersebut, dan berlangsung diberbagai daerah di Indonesia. Namun, Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KPSI) Kabupaten Malang menolak UU Cipta Kerja tidak turun ke jalan, tapi hanya melakukan audensi dengan Anggota DPRD Kabupaten Malang.

Ketua DPC KPSI Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo, Kamis (8/10), usia melakukan audensi dengan Anggota DPRD Kabupaten Malang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang mengatakan, pada intinya KPSI Kabupaten Malang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang ditetapkan pemerintah pada 5 Oktober 2020. Namun, penolakan UU Cipta Kerja tersebut tidak dilakukan aksi turun jalan, tapi melakukan audensi dengan anggota dewan, serta menandatangani penolakan UU Omnibus Law bersama dengan anggota dewan.

”Kami bersama puluhan Anggota KPSI Kabupaten Malang mendatangi kantor DPRD setempat, karena tidak sepakat dengan ditetapkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena ada beberapa point dalam UU tersebut yang telah merugikan hak-hak buruh,” kata dia.

Sedangkan dalam UU itu, lanjut Widodo, diantaranya terkait hak pesangon buruh, gaji selama cuti, dan hak perlindungan kerja tidak tetap dan outsourcing.Karena dalam UU Omnibus Law memang cuti diberikan, tapi hak pengganti cuti tidak diberikan. Sehingga dari beberapa point itu, maka KPSI menolak UU Cipta Kerja tersebut. Dan meski sudah menuai protes dari serikat buruh di tanah air, namun pemerintah dan DPR tidak bergeming, dan mereka terus melanjutkan upaya pengesahan Rencana Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam paket Omnibus Law.  

Dijelaskan, dalam audiensi antara KPSI dan DPRD Kabupaten Malang, telah menyepakati untuk menyatakan sikap menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang ditandatangani oleh setiap Perwakilan Unit Kerja (PUK) KPSI Kabupaten Malang, seperti PT Melindo Raya, PT Ekamas Fortuna, PT Nasional Djawa Kulit, dan PUK yang lainnya. “Karena dengan diterapkannya UU Cipta Kerja itu dapat berpotensi menyengsarakan masa depan buruh beserta keluarganya,” tegas dia.

Ditempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin mengatakan, dari audensi yang kita lakukan dengan puluhan teman-teman DPC KPSI Kabupaten Malang, maka dirinya akan menyampaikan aspirasi KPSI yang sudah dituangkan dalam surat pernyataan sikap mereka. Sedangkan surat pernyataan yang mereka buat itu, paling lama satu pekan ini akan kita sampaikan kepada DPR RI.

“Sebab, Anggota DPRD Kabupaten Malang sendiri menilai bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja memang harus ditinjaul ulang. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada KPSI, yang mana telah memilih audensi dengan anggota dewan dalam menyikapi penolakan UU Cipta Kerja, dan tidak melakukan aksi turun jalan,” pungkasnya. [cyn]

Tags: